Hashim Buka-bukaan Soal Mafia Tambang: Ada Ratusan Tambang Ilegal Punya "Orang Kuat"

Faktakalbar.id, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim , Hashim Djojohadikusumo, mengungkap fakta mengejutkan terkait tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Ia secara terbuka menyatakan bahwa terdapat Ratusan Tambang Ilegal yang beroperasi dengan perlindungan dari pihak-pihak tertentu atau orang kuat. Baca Juga: Presiden Prabowo Perintahkan Panglima TNI dan Kapolri Tindak Tegas Anggota yang Beking Tambang Ilegal Pernyataan tegas tersebut disampaikan Hashim saat menjadi pembicara dalam acara ESG Sustainability Forum 2026 CNBC Indonesia , yang dikutip pada Rabu (4/2/2026). Dalam forum tersebut, ia menyoroti berbagai pelanggaran hukum di sektor kehutanan dan pertambangan yang merugikan negara. Pada awal penjelasannya, Hashim menyinggung temuan di masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Laporan menunjukkan adanya pembukaan lahan hutan secara masif yang seharusnya tidak boleh dikomersialisasikan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hutan tersebut ditebang secara ilegal dan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Menyikapi hal ini, pemerintah tidak tinggal diam dan langsung mengambil langkah hukum yang konkret. "Pemerintah sudah ambil keputusan untuk menindak, (kemudian) Jaksa Agung dan (melakukan) tindakan tegas. Sampai akhir Desember kemarin 4 juta hektar dikuasai negara," terang Hashim. Hashim menjelaskan bahwa penebangan hutan secara ilegal tidak hanya merusak lingkungan dan menghilangkan keanekaragaman hayati, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial negara yang sangat besar. Baca Juga: Buntut Dugaan Beking Tambang Ilegal hingga Sunat Anggaran, Kapolres Tuban AKBP William Tanasela Dicopot Berdasarkan data yang ia terima, jutaan hektare lahan tersebut dikuasai oleh ratusan perusahaan yang tidak patuh pajak. "Saya dengar 4 juta hektar diduduki 200 perusahaan liar. Sebagian tidak punya rekening di Indonesia tapi di Singapura dan Hongkong, tidak bayar pajak selama 15 tahun yang saya dengar, tidak bayar retribusi, tidak bayar macam-macam," ungkapnya. Selain sektor kehutanan, Hashim menyoroti sektor pertambangan yang juga penuh dengan praktik pelanggaran hukum. Ia mengaku baru mengetahui bahwa keberadaan Ratusan Tambang Ilegal tersebut ternyata didukung oleh oknum-oknum yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. "Kedua itu ada tambang yang melanggar aturan sudah ada tindakan dan ratusan tambang lainnya ini masing-masing di backing saya baru tau dibackingi orang-orang kuat. Bisa paham ga siapa di Indonesia yang kuat?" tegas Hashim. Praktik ilegal ini dinilai telah membawa dampak buruk yang nyata. Kerusakan alam akibat aktivitas pertambangan tanpa izin sering kali memicu bencana alam yang mengorbankan masyarakat kecil. Baca Juga: Beking Tambang Ilegal di Kalbar, Adakah Oknum Jenderal TNI-Polri Seperti Disebut Presiden Prabowo? Hashim menyebut tindakan ini sebagai kejahatan serius yang memiliki konsekuensi pidana berat. "Ini konsekuensi pidana bagi pelaku-pelaku, ada korban meninggal menewaskan ini second murder indirect ini menunjukkan keseriusan itu menjawab harus ditindak cukup tegas," tandas Hashim. Pemerintah memastikan akan terus mengejar para pelaku perusakan lingkungan dan pengemplang pajak tersebut sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan kedaulatan sumber daya alam nasional. (*Red)