Hasto Ditahan KPK, Megawati Instruksikan Kepala Daerah Partai PDIP Tidak Ikuti Retreat

JAKARTA-Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam agenda retreat yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Keputusan ini diambil menyusul penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK pada Kamis (20/2).   Instruksi tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Megawati pada 20 Februari 2025.   "Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025," demikian bunyi instruksi tersebut.   KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku serta perintangan penyidikan. Hasto yang mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan diborgol, sempat ditampilkan dalam konferensi pers KPK seperti tersangka lainnya.   Megawati juga menegaskan bahwa para kader yang sudah dalam perjalanan ke Magelang harus segera menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut. "Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," imbuhnya.   Di sisi lain, PDIP memutuskan untuk tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen pasca-penahanan Hasto. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, menyampaikan bahwa kendali partai kini berada langsung di tangan Megawati.   "Jadi, sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini maka Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," ujar Komar kepada Wartawan dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Kamis (20/2) malam.   Komar menegaskan bahwa seluruh unsur partai, termasuk fraksi PDIP di DPR, wajib menunggu arahan langsung dari Megawati. "Karena fraksi adalah kepanjangan partai," tegasnya.   Sementara itu, Ketua DPP PDIP sekaligus tim hukum partai, Ronny Talapessy, menilai penahanan Hasto memiliki nuansa politik.   "Ini adalah penahanan politik. Dan ini adalah babak baru yang kami anggap menjadi serangan terhadap partai kami," kata Ronny.   Ronny menduga penahanan ini telah direncanakan jauh sebelum Kongres PDIP yang akan digelar tahun ini. Ia juga mencurigai ada upaya untuk mengacaukan stabilitas internal partai.   "Peran seorang Sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengawut-awut partai," tandasnya.(amb)