Hotspot Turun 55%: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Ungkap Strategi Pengendalian Karhutla Kalbar

Faktakalbar.id, PONTIANAK - Kementerian Kehutanan menggelar konferensi pers setelah agenda Apel Siaga Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional 2025 di Aula Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (5/6). Acara ini dipimpin langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar Siddiq, dan didampingi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Perwakilan Polda Kalimantan Barat , Perwakilan Kodam XII/Tanjung Pur a, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk perwakilan dari BPBD, Manggala Agni, Polisi Kehutanan, dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Penurunan Signifikan Luas Karhutla di Kalimantan Barat Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, periode 1 Januari hingga 22 April 2025, luas karhutla nasional mencapai 3.207,54 ha, dengan 1.227,26 ha di areal gambut (48,26%) dan 1.980,28 ha di tanah mineral (61,74%). Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi dengan karhutla terluas kedua setelah Riau, dengan luas 494,20 ha, yang tersebar di Kabupaten Ketapang (327,61 ha), Kubu Raya (148,05 ha), Kota Pontianak (15,57 ha), dan Landak (2,96 ha). Namun, luas karhutla di Kalimantan Barat menunjukkan penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir. Baca Juga:   Kementerian Kehutanan Gelar Apel Siaga Pengendalian Karhutla di Kantor Gubernur Kalbar Pada 2019, luas karhutla mencapai 151.919 ha, turun 94,97% pada 2020, 26,38uginosa: 84,10% pada 2024 dibandingkan 2019, dengan luas karhutla di 2024 hanya 24.154,63 ha. Selain itu, pemantauan titik panas (hotspot) periode 1 Januari hingga 30 Mei 2025 menunjukkan 244 titik, turun 55,6% dibandingkan 550 titik pada periode yang sama di 2024. Emisi GRK dan Asap Lintas Batas Data emisi gas rumah kaca (GRK) nasional juga menunjukkan penurunan. Pada 2019, emisi GRK nasional mencapai 162 juta ton CO2e, naik 283% pada 2020, lalu turun 75% pada 2021, dan 67,11% pada 2024. Di Kalimantan Barat, emisi GRK dari 43 juta ton CO2e pada 2019 naik 64% pada 2020, namun turun 84,42% pada 2024. Selama lima tahun terakhir, tidak ada laporan asap lintas batas akibat karhutla. Prediksi Iklim dan Langkah Antisipasi BMKG memprediksi Indonesia berada pada kondisi La Nina (kemarau basah) hingga Mei 2025, namun Kalimantan Barat diprediksi memasuki musim kemarau pada Juni 2025. Oleh karena itu, kesiapsiagaan ditingkatkan. Gubernur Kalimantan Barat melalui Keputusan Nomor 667/BPBD/2025 telah menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap akibat Karhutla mulai 17 April hingga 31 Oktober 2025 (198 hari). Baca Juga:   BNPB Catat 21 Kejadian Bencana dalam 24 Jam Terakhir, Termasuk Longsor dan Karhutla Upaya Pencegahan dan Pengendalian Karhutla Kementerian Kehutanan telah menetapkan 518 desa sasaran pencegahan karhutla nasional, dengan 52 desa di Kalimantan Barat, tersebar di kabupaten seperti Bengkayang, Ketapang, Kubu Raya, dan lainnya. Sebanyak 1.165 personel Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kalimantan Barat telah dibentuk hingga Mei 2025, bagian dari 10.225 personel MPA nasional di 29 provinsi, yang mendapat dukungan dari Komisi IV DPR. Upaya pencegahan meliputi patroli, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sosialisasi, kampanye, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan diversifikasi usaha. Untuk pemadaman, pendekatan darat dan udara dilakukan secara sinergis, dengan pengerahan Satgas dan pasukan Brigdalkarhutla. Komitmen Kolaborasi Menteri Kehutanan menyampaikan apresiasi atas kerja sama semua pihak dalam pengendalian karhutla di Kalimantan Barat. "Saya berharap dukungan dan kerja sama terus berlanjut agar pengendalian karhutla lebih efektif dengan semangat kolaboratif," ujarnya. Apel ini menandai kesiapan menghadapi musim kemarau, dengan agenda lainnya seperti peninjauan peralatan untuk memastikan operasional lapangan yang optimal. (Tim)