HUT Kalbar 69: Ironi Sumber Daya Melimpah Tapi IPM Rendah

Faktakalbar.id, LIFESTYLE - Masyarakat Kalimantan Barat memperingati Hari Ulang Tahun ke-69 Provinsi pada hari ini, 28 Januari 2026. Usia yang matang ini seharusnya mencerminkan kemajuan kualitas hidup manusia yang sejalan dengan kekayaan alamnya. Namun, data statistik menunjukkan realitas yang berbeda. Provinsi ini menghadapi paradoks pembangunan yang serius: ekonomi tumbuh positif, tetapi kualitas manusia masih tertinggal jauh dibandingkan provinsi tetangga di Pulau Kalimantan. Publik berhak menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah atas ketimpangan ini. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data tahun 2025 yang memperlihatkan posisi Kalimantan Barat yang belum memuaskan dalam peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut adalah bahan evaluasi total bagi para pemangku kebijakan. Baca Juga:  HUT Kalbar Hari Ini: Menyingkap Sejarah Provinsi Seribu Sungai Tertinggal Jauh dari Tetangga Kalimantan Barat mencatatkan skor IPM sebesar 72,09 poin pada tahun 2025. Angka ini memang mengalami kenaikan tipis dari tahun sebelumnya. Namun, kenaikan tersebut belum cukup untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi lain di regional Kalimantan. Kita dapat membandingkan data ini secara langsung dengan Kalimantan Timur. Provinsi yang menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara tersebut mencatatkan IPM sebesar 79,39 poin pada periode yang sama. Selisih angka yang mencapai lebih dari 7 poin ini menunjukkan jurang kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang sangat lebar. Bahkan, Kalimantan Barat juga masih berada di bawah Kalimantan Tengah yang mencapai angka 74,86 poin. Fakta ini menempatkan Kalimantan Barat di papan bawah persaingan regional, padahal provinsi ini memiliki usia yang lebih tua dibandingkan beberapa provinsi pemekaran lainnya. Pertumbuhan Ekonomi Semu BPS mencatat ekonomi Kalimantan Barat tumbuh sebesar 5,59 persen pada triwulan II-2025. Sektor pertambangan mencatatkan lonjakan tertinggi seiring dengan aktivitas ekspor bauksit dan mineral lainnya. Angka pertumbuhan ini terlihat impresif di atas kertas. Namun, pertumbuhan ekonomi makro ini tidak serta-merta menetes ke bawah. Ratusan ribu warga masih hidup di bawah garis kemiskinan. Data Maret 2025 menunjukkan bahwa 330,95 ribu jiwa atau sekitar 6,16 persen penduduk Kalimantan Barat masih berstatus miskin. Mereka memiliki rata-rata pengeluaran di bawah Rp622.882 per bulan. Hal ini membuktikan bahwa kekayaan sumber daya alam yang pemerintah banggakan belum efektif mengangkat derajat ekonomi masyarakat kelas bawah. Evaluasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi harus mengubah strategi anggaran secara radikal. Selama ini, belanja daerah sering kali habis untuk operasional birokrasi dan proyek fisik yang tidak berdampak langsung pada Indeks Pembangunan Manusia. Pemerintah wajib mengalihkan fokus anggaran untuk intervensi spesifik di sektor pendidikan dan kesehatan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di daerah pedalaman masih rendah karena minimnya akses infrastruktur pendidikan. Baca Juga:  Pesona Wisata Kalimantan Barat: Sungai Terpanjang dan Khatulistiwa Tanpa perbaikan kualitas manusia, Kalimantan Barat hanya akan menjadi penonton ketika investasi besar masuk ke Pulau Kalimantan seiring pembangunan IKN. HUT ke-69 ini menjadi peringatan. Jika data menunjukkan manusianya masih tertinggal. Masyarakat membutuhkan bukti kerja nyata berupa peningkatan IPM, bukan sekadar perayaan seremonial tahunan. (*Sr)