Indonesia Usulkan Konsep Ketangguhan Berkelanjutan dalam Negosiasi Deklarasi G20

Faktakalbar.id, JAKARTA – Menjelang Hari Internasional Pengurangan Risiko Bencana (PRB) pada 13 Oktober, kelompok kerja (Pokja) PRB G20 tengah menyusun komitmen bersama dalam bentuk deklarasi menteri. Indonesia, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ), berperan aktif dalam negosiasi rancangan deklarasi tersebut. Baca Juga: BNPB Gelar Seminar, Bahas Strategi Nasional untuk Resiliensi Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil Negosiasi yang berlangsung secara daring pada 16, 17, 25, dan 26 September 2025 ini dipimpin oleh Ketua Delegasi Indonesia, Dr. Raditya Jati, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB. Dalam forum tersebut, Indonesia mengajukan masukan-masukan penting yang mendapatkan dukungan dari negara anggota G20 dan negara tamu, termasuk India, Inggris, Norwegia, dan Tiongkok. Langkah ini merupakan upaya Indonesia untuk mempromosikan gagasan resiliensi berkelanjutan dan mengajak negara-negara lain untuk membangun dunia yang lebih baik. Raditya Jati menekankan pentingnya gagasan tersebut dalam pertemuan virtual. "Kami menegaskan kembali bahwa resiliensi berkelanjutan merupakan kunci untuk menjaga capaian pembangunan, melindungi masyarakat, serta memastikan upaya kolektif kita dalam pengurangan risiko bencana tetap adaptif, inklusif, dan berorientasi pada masa depan," ujarnya. Rancangan deklarasi ini terdiri dari 12 poin yang diusulkan oleh negara-negara dan organisasi internasional anggota Pokja PRB. Baca Juga: BNPB Pasang Sensor Peringatan Dini, Perkuat Mitigasi Banjir Lahar Dingin Semeru Pokja ini menyoroti bahwa PRB adalah hal yang sangat sentral untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, ketangguhan, stabilitas ekonomi, dan kemakmuran, serta untuk melindungi masyarakat dan negara-negara yang paling rentan. Hal ini sejalan dengan tema Pokja PRB G20 tahun 2025, yaitu 'Solidaritas, Kesetaraan dan Keberlanjutan'. Rancangan deklarasi akan difinalisasi pada pertemuan teknis Pokja PRB G20 di Cape Town, Afrika Selatan, pada 8–10 Oktober 2025, dan akan diadopsi dalam Pertemuan Tingkat Menteri pada 12–13 Oktober 2025. Selanjutnya, deklarasi ini akan menjadi masukan untuk dokumen keluaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan diadakan di Johannesburg pada 22–23 November 2025. Selain Indonesia, beberapa negara dan organisasi yang hadir dalam pembahasan rancangan deklarasi antara lain Australia, Brasil, India, Inggris, Kanada, Norwegia, Singapura, serta organisasi internasional seperti WFP, FAO, Uni Eropa, dan Uni Afrika. Baca Juga: Atasi Kekeringan di NTT, BNPB Hadirkan Sumber Air Bersih Melalui 39 Sumur Bor (*Red)