Inflasi Daerah Meroket, Kemendagri Peringatkan 10 Provinsi Ini

Faktakalbar.id, NASIONAL - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) mendesak pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki tingkat inflasi tinggi untuk segera mengambil langkah nyata menekan laju inflasi. Peringatan ini ditujukan khususnya bagi daerah-daerah yang angka inflasinya melampaui rata-rata nasional sebesar 1,87 persen secara year-on-year (YoY) pada Juni 2025. Seruan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, saat memimpin Rapat Pengendalian Inflasi. Baca Juga: Bank Kalbar Jalin Kerja Sama dengan Kemendagri Dukung Transaksi SP2D Online melalui SIPD-RI Acara yang juga membahas Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah ini digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Selasa (29/7/2025). Berdasarkan data yang dipaparkan, terdapat sepuluh provinsi dengan catatan inflasi YoY tertinggi per Juni 2025. Provinsi tersebut meliputi Papua Selatan (3%), Bali (2,94%), Sulawesi Barat (2,57%), Sulawesi Tenggara (2,52%), Daerah Istimewa Yogyakarta (2,52%), Nusa Tenggara Barat (2,51%), Sulawesi Tengah (2,47%), Sumatera Selatan (2,44%), Papua Tengah (2,33%), dan Lampung (2,27%). “Sepuluh provinsi tertinggi, kami ingatkan kembali, mulai dari Papua Selatan sampai dengan Lampung. Perlu diketahui untuk rata-rata nasional 1,87 yang garis hijau. Selanjutnya, bagi provinsi yang masih di atas garis hijau, agar berupaya sebaik-baiknya untuk bisa menurunkan kembali,” kata Tomsi Tohir. Sementara itu, data perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) atau proksi inflasi pada minggu keempat Juli 2025 menunjukkan Provinsi DKI Jakarta mencatatkan IPH tertinggi sebesar 2,35 persen. Baca Juga: Kemendagri Gelar Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua di IPDN Jatinangor Angka ini disusul oleh Kalimantan Timur (2,24%), Sulawesi Utara (2,03%), Bali (1,93%), Gorontalo (1,84%), dan beberapa provinsi lainnya. Tomsi secara khusus menyoroti posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi. “Kami berharap, apalagi DKI [Jakarta] yang menjadi sentral bisa segera mengevaluasi, kemudian mendapatkan simpul-simpul kenapa harga-harga secara umum di DKI ini bisa lebih tinggi daripada provinsi-provinsi yang lainnya. Nah, ini betul-betul saya minta yang mewakili DKI, Pak Asisten, itu rapatkan betul,” ujarnya. Dari sisi komoditas, kenaikan harga terpantau terjadi pada beberapa kebutuhan pokok di minggu keempat Juli 2025. Bawang merah mengalami kenaikan harga di 296 kabupaten/kota, cabai rawit di 267 kabupaten/kota, dan beras di 219 kabupaten/kota. “Kita bicara beras. Beras di semua zona, satu, dua, tiga itu naik,” imbuhnya. Dalam arahannya, Tomsi juga menekankan pentingnya efektivitas rapat koordinasi dalam mencari solusi. Ia meminta agar setiap rapat dapat menghasilkan formula terbaik untuk langkah nyata menekan laju inflasi, bukan sekadar pengulangan data. Baca Juga: Pemprov Kalteng akan Ajukan 4 Nama Pj Bupati yang Baru ke Kemendagri Para narasumber diharapkan dapat memberikan sudut pandang dan analisis baru yang relevan dengan kondisi lapangan terkini. “Saya minta sudut pandang yang berbeda. Karena kita berupaya mencari formula, rapat ini tidak terlalu lama. Hal-hal yang sudah dibahas BPS, dibahas oleh yang lain, hanya analisa tapi tidak mengulangi datanya. Nah, ini mohon menjadikan perhatian,” tandasnya. Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono, serta Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa. (*Red)