Israel Boleh Segalanya, Palestina Tak Boleh Apa-apa

OPINI - Ngomongkan Israel memang tak ada habisnya. Semakin dibenci dunia, negeri zionis malah tertawa. Amerika Serikat sebesar itu malah di bawah ketiaknya. Simak sikap songong Israel atas Gaza, Palestina sambil seruput Koptagul, wak! Gaza punya wilayah. Punya rakyat. Punya sejarah. Punya daftar panjang korban. Tapi, dilarang mengatur dirinya sendiri. Ini bukan parodi . Ini pernyataan resmi. Benjamin Netanyahu , Perdana Menteri Israel yang status hukumnya lebih pas ditempel di papan buronan bandara internasional, dengan santai menyampaikan ke utusan Amerika Serikat, Otoritas Palestina tidak boleh ikut mengurus Gaza. Baca Juga:  Udah Dibentuk BoP pun Israel Tetap Ngebom Gaza Hamas dilarang. PA dilarang. Palestina dilarang. Gaza boleh ada, asal seperti properti panggung, kelihatan, tapi tak boleh bicara. Logika ini hanya masuk akal kalau dunia dikendalikan remote control dan remotnya bermerek “Made in Tel Aviv”. Amerika Serikat, negara yang hobi mengajari demokrasi ke seluruh planet, kini tampil seperti murid magang geopolitik. Steve Witkoff datang ke Yerusalem, wilayah Palestina yang diduduki, jangan pura-pura lupa, mendengarkan Netanyahu memberi instruksi, lalu pulang dengan wajah diplomat yang baru sadar bahwa Gedung Putih bukan pusat komando. Trump boleh presiden, tapi Israel bertindak sebagai sutradara. Amerika cukup jadi figuran yang angguk, senyum, dan siapkan kapal perang terbesar dan terbaik untuk latar dramatis. Yang bikin ubun-ubun mendidih, ada komite bernama NCAG, katanya teknokratis, katanya transisi, katanya direstui Trump. Tugasnya mengelola Gaza sampai otoritas Palestina direformasi. Tapi begitu ada simbol Palestina nongol secuil saja, Netanyahu langsung alergi. Simbol. Logo. Bukan roket. Bukan tank. Tapi Israel bereaksi seolah itu wabah mematikan. Pesannya telanjang. Palestina boleh menderita, tapi jangan pernah terlihat berdaulat. Di saat bersamaan, Israel mendesak Amerika menyerang Iran , seperti debt collector geopolitik yang datang sambil membawa palu godam . Trump ragu, pejabat AS bilang presiden sebenarnya tak ingin perang. Tapi, jenderal Israel sudah presentasi peta serangan ke Washington. Mossad mondar-mandir. Pasukan AS ditambah. Diplomasi diberi oksigen sebentar, lalu dicekik lagi. Negosiasi nuklir dijadwalkan, tapi kapal perang sudah meluncur duluan. Ini diplomasi ala Israel, berbicara sambil mengokang senjata. Juni 2025, Israel menyerang Iran dua belas hari, menghantam situs militer, nuklir, dan infrastruktur sipil. Ilmuwan tewas, komandan tumbang. Iran membalas. Amerika ikut nimbrung. Negosiasi bubar. Dunia pura-pura terkejut, lalu kembali ke rutinitas lama. Israel memukul, Barat membela, korban dihitung seperti angka di laporan cuaca. Di tengah absurditas global ini, Indonesia justru mencoba berdiri di jalur moral. Majelis Ulama Indonesia bersama PBNU dan Muhammadiyah menyatakan dukungan atas keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada 3 Februari 2026. Tapi dukungan itu tidak kosong. Ada syarat tegas. Keikutsertaan Indonesia harus membawa kemaslahatan umat dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Ini penting. Karena, di dunia yang logikanya sudah dibajak, sikap seperti ini terasa seperti air di padang pasir. Sementara itu, Netanyahu masih bebas bicara. Bebas memerintah. Padahal, ICC sudah mengeluarkan surat penangkapan sejak November 2024. Tuduhannya kejahatan perang, kelaparan sebagai senjata, pembunuhan sipil. Bandingnya ditolak. Baca Juga:  Eksperimen di Atas Genosida: Mengungkap Sisi Bisnis di Balik Penjajahan Israel di Palestina Statusnya Februari 2026, buronan internasional. Tapi kalau dia maling sandal, mungkin sudah lama digebuki warga. Karena dia pemimpin Israel, hukum internasional berubah jadi hiasan dinding. Inilah wajah dunia hari ini. Israel bukan cuma menjajah tanah, tapi juga menjajah akal sehat global. Gaza disuruh diam, Palestina disuruh hilang, Amerika disuruh patuh. Kalau darahmu belum mendidih membaca ini, mungkin karena bomnya belum jatuh di halaman rumahmu. Oleh: Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar *Disclaimer: Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi atau kebijakan redaksi.