Jadi Jalur 'Empuk' Perdagangan Orang ke Malaysia, Pontianak Curhat ke Utusan Istana

Faktakalbar.id, PONTIANAK - Posisi strategis Kota Pontianak yang memiliki akses pelabuhan sungai dan bandara internasional, ternyata menyimpan sisi gelap. Kota ini kerap menjadi jalur transit utama bagi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menuju negara tetangga. Baca Juga:   Bukan Sekadar Lomba, Edi Kamtono Ingin Adiwiyata Jadi Budaya Sekolah di Pontianak Hal ini disampaikan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono , saat menerima kunjungan kerja tim Kedeputian I Kantor Staf Presiden ( KSP ) RI, Kamis (27/11/25). Di hadapan lima orang utusan istana yang datang melakukan verifikasi lapangan, Edi membeberkan realitas pahit yang dihadapi daerahnya. Pontianak bukan hanya menjadi pintu keberangkatan, tetapi juga titik akhir bagi banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah yang dipulangkan. “Ada yang melarikan diri, ada yang dipulangkan secara paksa lewat jalur darat. Banyak yang akhirnya terlantar di sini. Sebagian mengalami gangguan kesehatan, bahkan gangguan kejiwaan karena menjadi korban kekerasan di negara tetangga,” ungkap Edi di ruang VIP Wali Kota. Dampak sosial dari status "kota transit" ini cukup serius. Edi menyoroti potensi kerawanan kriminalitas yang muncul ketika para pekerja migran ilegal tersebut terlantar, kehabisan biaya, atau dideportasi tanpa pesangon. “Ketika mereka dideportasi atau kehabisan biaya, potensi tindakan kriminal seperti pencurian bisa saja muncul. Ini perlu kita antisipasi secara serius,” tambahnya. Baca Juga:   APBD 2026 Ketok Palu Rp2 Triliun, Pemkot Pontianak ‘Putar Otak’ Siasati Pemangkasan Dana Pusat Tak hanya itu, tingginya permintaan pembuatan paspor di Pontianak juga menjadi celah yang rawan dimanfaatkan oleh sindikat untuk memalsukan data kependudukan demi meloloskan korban TPPO. Menyikapi hal ini, Pemkot Pontianak tidak tinggal diam. Edi menegaskan pihaknya telah membentuk Satgas TPPO yang berkolaborasi dengan BP3MI dan aparat penegak hukum. Fokus utamanya adalah memutus mata rantai perekrutan ilegal yang seringkali bermodus tawaran kerja menggiurkan dari agen tak resmi. “Pencegahan harus dilakukan dari hulu, termasuk edukasi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ilegal,” tegas Edi. Selain isu TPPO, pertemuan tersebut juga membahas penguatan ideologi Pancasila di sekolah-sekolah sebagai benteng generasi muda dari paham intoleran, serta rencana peningkatan kompetensi bahasa asing bagi tenaga kerja lokal agar memiliki daya saing global. (ra)