Jalan Rusak Dibiarkan, Pemprov Kalbar Malah Kucurkan Rp1,5 Miliar Cuma untuk Desain Pendopo?

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bidang Cipta Karya menganggarkan Rp1,5 miliar untuk menyusun dokumen perencanaan proyek rehabilitasi kawasan Pendopo Gubernur Kalbar. Anggaran dengan nilai besar tersebut tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan telah tayang di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) Pemprov Kalbar untuk Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, alokasi anggaran untuk pembangunan fisiknya belum tersedia dan waktu pelaksanaannya belum dapat dipastikan. Proyek ini tergolong kegiatan jasa konsultan perencanaan yang hasilnya berupa Detail Engineering Design (DED), yaitu buku berisi gambar teknis detail, spesifikasi material, dan perhitungan biaya pelaksanaan konstruksi. Baca Juga:   Era Transmigras "Top-Down" Berakhir, Nasib Penempatan ke Kalbar Kini di Tangan Pemprov Faktakalbar.id mencoba mengonfirmasi proyek bernilai miliaran itu kepada Kepala Dinas PUPR Kalbar , Iskandar Zulkarnaen , melalui sambungan telepon pada Kamis (27/7). Iskandar menjelaskan bahwa di area pendopo memang direncanakan pembangunan mes untuk tamu daerah, perbaikan sistem drainase , serta rehabilitasi bangunan yang sudah rusak. Namun, ia menyarankan agar konfirmasi lebih rinci ditujukan kepada Kepala Bidang Cipta Karya, Isfandiar . Saat ditemui pada Selasa (29/7), Isfandiar mengungkapkan bahwa rencana pembangunan fisik kawasan pendopo tersebut diperkirakan menelan biaya hingga Rp31 miliar . Menurutnya, besaran anggaran perencanaan Rp1,5 miliar masih tergolong wajar sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 , yang menyebutkan biaya perencanaan bisa mencapai 5 persen dari total biaya fisik. "Kalau fisiknya Rp31 miliar, maka perencanaannya idealnya Rp1,9 miliar. Ini masih di bawah itu," ujarnya. Namun, saat ditanya mengenai waktu pelaksanaan pembangunan fisik, Isfandiar mengakui belum ada anggaran yang dialokasikan. "Masih perencanaan saja, pembangunan fisiknya dan anggarannya belum tahu kapan bisa dimulai," katanya. Baca Juga:   Mafia Sedot Solar Subsidi Kalbar, Pemprov Malah Usul Tambah Kuota Ia juga menjelaskan bahwa kawasan pendopo gubernur kerap mengalami banjir hingga 30 sentimeter, terutama di area wisma, sehingga perencanaan ini mencakup penanganan banjir dan pembangunan mes baru. Isfandiar menyebut usulan ini berasal dari Biro Umum Sekretariat Daerah Kalbar . Ketika ditanya apakah proyek tersebut mendesak untuk direalisasikan, Isfandiar mengatakan proyek ini tetap penting. " Itu muka Pemerintah Daerah Pemprov kalbar. Sudah selayaknya diperhatikan," ujarnya. Di sisi lain, sejumlah ruas jalan provinsi di Kalbar yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas ekonomi masih banyak yang rusak dan memerlukan perbaikan. Kontras ini menimbulkan pertanyaan atas prioritas pembangunan yang diambil oleh Pemprov Kalbar di bawah kepemimpinan Ria Norsan. Baca Juga:   Sikapi Penganggaran Kendaraan Dinas Rp15 Miliar, Pemuda Muhammadiyah Kalbar Minta Pemprov Pertimbangkan Perbaikan Infrastruktur Proyek perencanaan pendopo ini bukan satu-satunya yang menjadi sorotan. Sebelumnya, publik juga menyoroti pengadaan mobil dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar yang menelan anggaran hingga Rp15 miliar pada tahun yang sama. Deretan belanja tersebut dinilai mencerminkan pola alokasi anggaran yang lebih memprioritaskan kenyamanan pejabat dibanding kebutuhan langsung masyarakat, terutama di tengah kondisi infrastruktur dasar yang masih memprihatinkan. Faktakalbar.id akan terus menelusuri perkembangan proyek ini dan dampaknya terhadap masyarakat Kalimantan Barat, terutama di tengah sorotan mengenai efisiensi dan transparansi penggunaan APBD. (Dhn)