Mendagri Warning Cuaca Ekstrem, Romi Wijaya 'Rapatkan Barisan' Forkopimda Kayong Utara Jelang Nataru

Faktakalbar.id, SUKADANA - Pemerintah Kabupaten Kayong Utara meningkatkan status kesiapsiagaan menjelang momen besar akhir tahun. Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya , langsung mengumpulkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) usai menerima instruksi pusat terkait potensi kerawanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Baca Juga:   Pura Amartha Giri Buana Dipadati Jemaah, Perayaan Kuningan di Kayong Utara Berjalan Khidmat Langkah taktis ini diambil setelah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara hibrida yang dipimpin Menteri Dalam Negeri , Tito Karnavian , Senin (01/12/25). Dalam forum tersebut, pusat memberikan "lampu kuning" terkait ancaman bencana hidrometeorologi yang kerap mengintai di penghujung tahun. Tito Karnavian secara spesifik meminta daerah untuk tidak lengah terhadap potensi hujan ekstrem, angin kencang, banjir, tanah longsor, hingga gelombang pasang yang bisa mengganggu kelancaran libur Nataru. “Kita berharap Kepala Daerah segera melakukan rapat dengan Forkopimda Plus yang berhubungan dengan stakeholder kebencanaan maupun yang terkait Nataru,” instruksi Tito yang langsung direspons cepat oleh Pemkab Kayong Utara. Baca Juga:   Curi 6 Slop Rokok di Sukadana, Kasus RZ Berakhir Damai Usai Kembalikan Barang Curian Menindaklanjuti arahan tersebut, Romi Wijaya menegaskan komitmen daerahnya untuk memetakan titik-titik rawan bencana dan memastikan seluruh elemen, mulai dari Polisi, TNI, Basarnas, hingga Badan Intelijen Daerah, memiliki satu frekuensi dalam rencana operasi. “Harapan kita, setelah rapat ini tiap daerah melakukan pemetaan dan rapat konsolidasi untuk mengantisipasi potensi kebencanaan maupun potensi Natal dan Tahun Baru,” tambah Mendagri dalam arahannya. Selain fokus pada mitigasi bencana alam, Romi Wijaya juga memastikan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah bergerak lebih awal dengan menggelar Rapat Pleno Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengantisipasi lonjakan harga pangan yang biasa terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat. (ra)