Jelang Ramadan, Wabup Mempawah Instruksikan Sidak Pasar

Faktakalbar.id, MEMPAWAH - Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi , mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah besutan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Juli memantau jalannya rapat secara virtual dari Mempawah Command Center, Senin (19/1/2026). Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, memimpin langsung agenda nasional tersebut. Forum ini membahas strategi pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menyambut bulan suci Ramadan dan Idulfitri. Baca Juga:  Musnahkan Narkoba dan Ribuan Rokok Ilegal, Kejari Mempawah Setor PNBP Setengah Miliar ke Kas Negara Juli Suryadi menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga. Ia menginstruksikan jajaran Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk memantau situasi riil di pasar secara rutin setiap pekan. “Hari ini Sekjen Kemendagri menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah agar lebih aktif memantau perkembangan harga di pasar serta segera melakukan intervensi apabila ditemukan gejolak harga yang tidak wajar. Hal ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat tetap stabil menjelang Ramadan,” ujar Juli Suryadi. Perkuat Koordinasi Lintas Sektor Selain memantau pasar, Pemkab Mempawah juga memperkuat koordinasi dengan para distributor dan agen. Langkah ini memastikan rantai pasok barang tetap lancar guna memenuhi permintaan komoditas pangan warga. Juli menyebut laju inflasi di Kabupaten Mempawah saat ini berada dalam kategori menengah dan terkendali. Namun, ia tetap memerintahkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk segera menggelar inspeksi mendadak (sidak). “Kami berharap TPID segera turun ke lapangan untuk memantau harga sekaligus memastikan ketersediaan pasokan. Tujuannya agar inflasi di Mempawah tetap terkendali dan masyarakat dapat menyambut Ramadan dengan tenang, tanpa kekhawatiran terhadap kelangkaan maupun lonjakan harga kebutuhan pokok,” pungkasnya. Baca Juga: Wabup Mempawah Tinjau Progres Smelter PT BAI Rakor ini melibatkan seluruh kepala daerah di Indonesia, baik secara daring maupun luring, sebagai upaya sinkronisasi kebijakan ekonomi antara pusat dan daerah. (*Sari)