Optimalisasi Layanan, Karantina Kalbar Dukung Ekspor Produk Hewan ke Sarawak

Faktakalbar.id, PONTIANAK - Karantina Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar pertemuan strategis guna membahas prosedur lalu lintas dan ekspor produk hewan antara wilayah Kalbar dan Sarawak , Malaysia. Baca Juga:  Safari Ramadan Direktur TKH: Perkuat Integritas Karantina Kalimantan Barat Kegiatan yang berlangsung di Ruang Liberika, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Sidang Sosek Malindo ke-38, selasa (3/3/2026). Pertemuan tersebut secara khusus menanggapi usulan dari pihak Kalimantan Barat mengenai penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) ekspor-impor produk hewan berisiko rendah. Selain membahas prosedur teknis, agenda rapat juga mencakup penjajakan kerja sama pembangunan kawasan pertanian terpadu serta industri pengolahan makanan di wilayah perbatasan guna memperkuat rantai pasok pangan kedua negara. Guna menyelaraskan regulasi, delegasi dari Ministry of Food Industry, Commodity and Regional Development (M-FICORD) Sarawak turut hadir secara langsung dalam diskusi bilateral ini. Karantina Kalbar memegang peranan krusial dalam memberikan tanggapan aktif terkait prosedur teknis pemasukan dan pengeluaran produk hewan agar sesuai dengan standar kesehatan veteriner yang berlaku di kedua wilayah. Baca Juga:   Tanpa Dokumen Resmi, Karantina Kalbar Tahan Bibit Tanaman Ilegal Asal Malaysia di Entikong Kepala Balai Karantina Kalimantan Barat, Ferdi, menyatakan bahwa sinkronisasi aturan karantina lintas negara sangat penting dilakukan guna memfasilitasi aktivitas perdagangan di kawasan perbatasan tanpa mengabaikan aspek keamanan hayati. "Kami berkomitmen penuh untuk mengawal prosedur teknis dalam SOP yang sedang disusun agar arus komoditas peternakan antara Kalbar dan Sarawak berjalan lancar serta aman dari ancaman penyakit hewan menular," ujar Ferdi. Melalui pertemuan ini, diharapkan segera tercipta kesepakatan konkret mengenai integrasi peternakan sapi, kambing, dan ayam dengan sektor pertanian di perbatasan. Sinergi antara instansi karantina dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus mendongkrak perekonomian di beranda depan negara. (FR)