Karhutla Meluas ke 15 Kecamatan, Ketapang Darurat Air Bersih dan Pemadaman Udara

Faktakalbar.id - Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi menaikkan status penanganan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan dari siaga menjadi tanggap darurat mulai Rabu.

Kebijakan darurat ini diambil menyusul meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang kini telah melanda 15 dari total 20 kecamatan di wilayah tersebut.

Dampak kebakaran yang kian meluas turut memicu memburuknya kualitas udara serta krisis air bersih di sejumlah lokasi.

Bupati Ketapang Alexander Wilyo menjelaskan bahwa penetapan status baru ini krusial untuk mempercepat pengerahan seluruh sumber daya daerah.

Seluruh instansi daerah, camat, hingga kepala desa diperintahkan bergerak aktif menangani dampak kebakaran dan krisis air di lapangan.

“Ini menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan yang lebih jauh, termasuk mengerahkan sumber daya yang ada untuk penanggulangan karhutla,” ujarnya.

Alexander mengungkapkan bahwa hambatan utama penanggulangan di lapangan terletak pada minimnya peralatan serta keringnya sumber air.

Pihak pemerintah daerah telah meminta pemerintah pusat untuk menambah frekuensi operasi pemadaman udara atau water bombing.

Upaya pemadaman udara diprioritaskan untuk menjangkau lokasi kebakaran di kawasan pedalaman dan lahan mineral yang sulit diakses lewat darat.

Saat ini dua helikopter bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah disiagakan di Bandara Rahadi Oesman Ketapang.

Satu unit helikopter difokuskan untuk operasi pemadaman udara, sedangkan satu unit lainnya dikerahkan untuk pemantauan lokasi.

Pemerintah daerah juga mendesak Pertamina menjamin ketersediaan pasokan avtur guna mendukung kelancaran operasional helikopter pemadam tersebut.

Alexander menekankan pentingnya kepastian pasokan bahan bakar agar armada helikopter pemadam dapat beroperasi secara optimal di kawasan terdampak.

“Percuma juga nanti helikopter water bombing sudah ada, namun avturnya tidak tersedia,” katanya.

Selain fokus pada pemadaman, otoritas daerah kini mewaspadai potensi krisis air bersih serta ancaman penyakit diare akibat kekeringan panjang.

Alexander mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong dan memperketat pemantauan wilayah guna meminimalkan risiko kebakaran susulan.

Camat dan kepala desa diperintahkan untuk mengawasi wilayah masing-masing serta melarang keras aktivitas pembakaran lahan maupun sampah.

“Tidak boleh membakar dalam bentuk apa pun dan tujuan apa pun. Tahan dulu. Bakar sampah pun jangan dulu,” tegasnya.

Pemerintah daerah berharap sinergi seluruh pihak dapat menekan dampak buruk bencana kekeringan serta kebakaran yang tengah melanda Ketapang.