Kawal Target FOLU Net Sink 2030, DKN Siapkan Rekomendasi Kebijakan untuk Menteri Kehutanan

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Dewan Kehutanan Nasional (DKN) berkomitmen untuk menyusun dokumen rekomendasi kebijakan yang komprehensif bagi Menteri Kehutanan guna memastikan tercapainya target Indonesia FOLU Net Sink 2030. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum Presidium DKN, Bambang Hendroyono, dalam agenda webinar nasional lintas sektor yang digelar secara daring pada Selasa (31/3/2026). Baca Juga: Gubernur Kalbar Pimpin Webinar Nasional, Dorong Ekonomi Hijau Capai Target FOLU Net Sink 2030 Kegiatan diskusi berskala nasional yang mengusung tema kepemimpinan dan kolaborasi multipihak terkait ekonomi hijau ini melibatkan berbagai elemen penting. Forum tersebut dihadiri langsung oleh jajaran kepala daerah se-Kalimantan Barat, pimpinan perguruan tinggi, pakar lingkungan hidup, perwakilan dunia usaha, mitra pembangunan, pengelola perhutanan sosial, dan tokoh masyarakat adat. Dalam kesempatan tersebut, Bambang Hendroyono menegaskan bahwa DKN memiliki posisi dan peran yang sangat vital sebagai forum multipihak. Organisasi ini dibentuk untuk menjembatani komunikasi dan kepentingan antara jajaran pemerintah, sektor swasta atau dunia usaha, kelompok masyarakat sipil, kalangan akademisi, serta komunitas lokal di tingkat tapak. Menurut Bambang, DKN harus bertransformasi menjadi platform strategis berskala nasional yang mampu mengorkestrasi kolaborasi pengelolaan hutan secara nyata di lapangan. Hasil dari sinergi multipihak ini akan dirumuskan menjadi sebuah policy brief atau ringkasan kebijakan yang padat dan terukur. Dokumen strategis inilah yang akan diserahkan sebagai masukan resmi bagi Menteri Kehutanan dalam memperkuat implementasi program FOLU Net Sink 2030. “Dewan Kehutanan Nasional akan terus hadir sebagai ruang dialog, ruang kolaborasi, dan ruang solusi bagi masa depan hutan Indonesia,” tutupnya. Fokus utama dari rumusan kebijakan tersebut nantinya adalah memperkuat pendelegasian peran pemerintah daerah serta mendorong kolaborasi pengelolaan hutan lintas sektoral. Baca Juga: Pemprov Kalbar dan DKN Siapkan Webinar Nasional Bahas Ekonomi Hijau dan Capaian FOLU Net Sink 2030 Hal ini dinilai mendesak mengingat Indonesia mematok target tinggi agar sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menyerap karbon jauh lebih besar daripada emisi yang dilepaskan pada tahun 2030 mendatang. Langkah operasional yang terus didorong meliputi penerapan pengelolaan hutan secara lestari, percepatan restorasi kawasan gambut, pemulihan ekosistem mangrove yang kritis, serta pencegahan praktik deforestasi dan degradasi hutan di berbagai wilayah, termasuk di Kalimantan Barat yang menjadi salah satu kantong hutan tropis terbesar di Indonesia. (*Red)