Hindari Data Meleset, Pemkot Pontianak Validasi Ulang Materi Publikasi PDA 2026

Faktakalbar.id, PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bergerak cepat melakukan konsolidasi data sektoral menjelang peluncuran buku Pontianak Dalam Angka (PDA) Tahun 2026. Baca Juga:  Pemkot Pontianak dan BPJS Ketenagakerjaan Perluas Perlindungan Petugas Damkar Hingga Guru Ngaji Melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Ruang Rapat Wali Kota , seluruh data dievaluasi ketat untuk memastikan validitasnya sebagai acuan pembangunan, Rabu (11/2/2026). Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Syamsul Akbar, menegaskan bahwa langkah ini krusial untuk menyinkronkan data dari berbagai produsen data di lingkungan Pemkot. Fokus utama evaluasi mencakup refleksi kinerja pemerintah, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga data kependudukan. “Ini merupakan langkah koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi data-data sektoral yang dihasilkan dari para produsen data yang ada di Pemkot Pontianak, sebelum kita publikasikan dalam bentuk buku PDA Tahun 2026, ” ungkap Syamsul. Syamsul berharap proses verifikasi ini dapat menghasilkan perbaikan signifikan pada substansi data. “Kita harapkan data-data yang kita publikasikan secara luas nantinya sudah betul, valid, dan menggambarkan kondisi real yang ada di Kota Pontianak,” tambahnya. Baca Juga:   14,1 Ton Ikan dan Gurita Pontianak Lolos Uji Karantina, Siap Pasok Jakarta Sementara itu, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Elsa Risfadona, yang mewakili Wali Kota Pontianak, menyebut buku PDA setebal 532 halaman ini adalah "kitab suci" perencanaan daerah. Dengan memuat 11 kategori data utama, buku ini menjadi landasan evaluasi dan penentuan program prioritas. “Data ini sangat penting. Diharapkan para Produsen Data, termasuk dari instansi vertikal yang hadir dapat memberikan data yang akurat dan relevan. Sehingga bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ke depannya,” tegas Elsa. Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, Dody Saputro, mengapresiasi dukungan Pemkot dalam penyediaan data sektoral yang beragam. Menurutnya, data ini tidak hanya berguna bagi pemerintah, tetapi juga sektor bisnis untuk analisis pasar dan akademisi untuk rujukan penelitian. “Tidak semua data dapat dipenuhi oleh BPS. Kami fokus pada statistik dasar yang bersifat makro dan lintas sektoral. Dengan ini, diharapkan data yang tersedia dari pemerintah bisa mendukung penyediaan data sasaran pembangunan dan data prioritas, ” tutup Dody. (FR)