Kejati Kalbar Pastikan Penyaluran Bantuan Tani Sesuai Target Program Asta Cita Presiden

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menegaskan komitmen institusinya dalam mendukung penuh pelaksanaan Program Asta Cita Presiden pada sektor pemenuhan ketahanan pangan nasional.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Asisten Pidana Militer Kolonel Cpm Agus Subur Mudjiono dalam agenda panen pertanian di Kabupaten Kubu Raya pada Jumat (17/7/2026).

Kegiatan panen raya yang berlokasi di area lahan belakang kantor bupati tersebut dipimpin secara langsung oleh Panglima Komando Daerah Militer XII Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Novi Rubadi Sugito.

Keterlibatan aparat penegak hukum ini menjadi penegasan lugas bahwa pencapaian status swasembada logistik mutlak membutuhkan intervensi dari seluruh elemen vital negara.

Pemerintah pusat sebelumnya telah menargetkan percepatan pemenuhan kebutuhan gizi domestik sebagai salah satu fokus paling utama di dalam Program Asta Cita Presiden.

Institusi kejaksaan mengambil peran strategis untuk menjamin seluruh tahapan pendistribusian program bantuan pertanian di wilayahnya bisa berjalan transparan serta tepat sasaran.

Pengawasan hukum yang ketat sejak dini dinilai sangat krusial agar terhindar dari praktik penyelewengan anggaran yang dapat merugikan hajat hidup para petani.

Pertemuan lintas instansi ini juga turut merangkai sesi dialog komunikasi jarak jauh dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia melalui saluran konferensi video.

Seluruh jajaran pimpinan daerah sepakat meyakini bahwa penguatan produksi pangan merupakan pondasi dasar yang tidak terpisahkan dari kerangka sistem ketahanan negara.

Kolaborasi berkelanjutan yang terbangun antara komando militer dan aparat hukum dirancang khusus untuk mendongkrak level ekonomi masyarakat agraris di kelas terbawah.

"Sinergi yang kuat akan melahirkan ketahanan pangan yang tangguh, demi Indonesia yang mandiri dan sejahtera."

Pernyataan dari perwakilan institusi hukum tersebut mencerminkan tekad kuat negara dalam membangun struktur kemandirian fiskal yang berakar dari tingkatan desa.

Realisasi visi pembangunan nasional yang digagas oleh pemerintah pusat selalu membutuhkan eksekusi birokrasi lapangan yang seratus persen bebas dari bayang korupsi.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berjanji akan terus mendampingi setiap regulasi pemerintah daerah yang dikhususkan untuk memacu kemajuan sektor agraria provinsi.

Langkah pendampingan mitigasi hukum ini dipastikan akan memberikan ruang aman bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan teknis penyaluran bantuan sarana bertani.

(*Red)