Kepala BNPB Tinjau Huntara di Aceh Tamiang, Beri Tenggat Pengembang Rampung 5 Hari

Faktakalbar.id, ACEH TAMIANG - Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) memberikan tenggat waktu lima hari kepada pihak pengembang untuk merampungkan pembangunan hunian sementara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Instruksi tegas ini disampaikan langsung saat Kepala BNPB tinjau huntara di wilayah Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, pada Rabu (22/4/2026). Baca Juga:  Pemerintah Rampungkan 1.771 Unit Huntara Aceh Tamiang Jelang Idulfitri Kunjungan kerja Letjen TNI Suharyanto ke Bumi Muda Sedia ini bertujuan untuk melihat secara langsung progres pemulihan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi akibat Siklon Tropis Senyar yang menerjang pada akhir November 2025. Setibanya di lokasi proyek hunian pertama, kedatangan pimpinan tertinggi BNPB tersebut disambut antusias dalam suasana akrab oleh warga dan anak-anak yang bermukim di sekitar kawasan tersebut. Suharyanto langsung berkeliling meninjau kondisi fisik unit hunian secara menyeluruh guna memastikan kelayakan dan keamanan bangunan. Ia menginstruksikan agar seluruh fasilitas dasar segera disempurnakan dengan target pengerjaan maksimal rampung dalam lima hari ke depan. Tenggat waktu ini dinilai krusial agar warga terdampak yang selama berbulan-bulan kehilangan tempat tinggal bisa secepatnya pindah dan menempati hunian yang layak dan manusiawi. Selain mengevaluasi pembangunan fisik saat Kepala BNPB tinjau huntara, agenda utama lainnya dalam kunjungan tersebut adalah mendistribusikan bantuan logistik kemanusiaan. Suharyanto menyerahkan paket sembako kepada masyarakat terdampak serta membagikan bingkisan khusus bagi anak-anak. Bantuan ini diharapkan mampu membantu pemenuhan gizi dan meringankan beban warga selama masa transisi. Baca Juga:  Rayakan Idulfitri di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo Tinjau Huntara dan Puji Kecepatan Pemulihan Bencana Usai merampungkan agendanya di Desa Sukajadi, rombongan BNPB melanjutkan perjalanan ke titik kedua di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak. Di desa ini, Suharyanto kembali membuka ruang dialog terbuka untuk mendengar keluh kesah masyarakat. Ia menyerap langsung berbagai aspirasi serta mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi di lapangan. Menurut Suharyanto, interaksi tatap muka dengan masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan penanganan pascabencana. Keluhan dan laporan langsung dari warga di akar rumput akan menjadi landasan evaluasi bagi peningkatan layanan pemerintah. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, proses pemulihan masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang ditargetkan dapat berjalan optimal dan tepat waktu. (*Red)