Ketua Dewan Pers: Iklan Lari ke Medsos, Media Konvensional Terpukul Gelombang PHK

Faktakalbar.id, NASIONAL – Ketua Dewan Pers , Komaruddin Hidayat, menyoroti fenomena maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di industri Media Konvensional saat ini. Menurutnya, faktor utama penyebab kondisi tersebut adalah kuatnya dominasi platform digital global yang menggerus pendapatan perusahaan pers. Pernyataan tersebut disampaikan Komaruddin saat menghadiri acara Konvensi Nasional Media Massa. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Aula Aston Hotel, Kota Serang, Banten, pada Minggu (8/2/2026). Baca Juga: Menkomdigi Meutya Hafid: Pers Jangan Korbankan Kepercayaan Publik Demi Algoritma Komaruddin menjelaskan bahwa arus pendapatan iklan yang selama ini menjadi penopang utama operasional Media Konvensional kini telah berubah arah. Anggaran iklan yang dulunya mengalir ke televisi dan media arus utama ( mainstream ), sekarang lebih banyak berpindah ke media sosial dan layanan berbagi video seperti YouTube. Perubahan pola belanja iklan ini memberikan tekanan finansial yang berat bagi perusahaan media. Akibatnya, efisiensi dalam bentuk pengurangan karyawan menjadi langkah yang tidak terhindarkan bagi banyak perusahaan. "Sekarang ini semua media tradisional mengalami PHK karena pendapatannya ( income ) menurun. Dari mana income -nya? Dari iklan. Iklan larinya ke medsos," ungkap Komaruddin Hidayat. Melihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan ini, Dewan Pers mendorong pemerintah untuk segera turun tangan. Komaruddin meminta pemerintah menghadirkan regulasi yang lebih adil untuk mengendalikan dominasi platform global. Regulasi ini dinilai krusial agar ekosistem bisnis media di Indonesia dapat berjalan lebih seimbang. Baca Juga: Kejaksaan RI dan Dewan Pers Sepakat Jalin Kerja Sama untuk Dukung Penegakan Hukum dan Kemerdekaan Pers Komaruddin menegaskan, negara harus hadir untuk mengatur keseimbangan bisnis ini. Jika pemerintah tidak segera melakukan intervensi melalui kebijakan yang tepat, Media Konvensional akan terus mengalami penurunan pendapatan yang berujung pada gelombang PHK yang lebih besar. "Kalau pemerintah tidak ikut menciptakan keadilan, media mainstream itu kemudian mengalami kekurangan pendapatan ( revenue ) dan akhirnya PHK," tegasnya. (Natash)