faktakalbar

Ketua Pengurus Wilayah KAMMI Kalbar Minta Pemprov Lebih Bijak, Soroti Anggaran Miliaran Rupiah untuk Kendaraan Dinas

Penulis: Redaksi Monday, 23 June 2025 📖 1 menit
Ketua Pengurus Wilayah KAMMI Kalbar Minta Pemprov Lebih Bijak, Soroti Anggaran Miliaran Rupiah untuk Kendaraan Dinas
Faktakalbar.id, PONTIANAK – Masyarakat Kalimantan Barat diresahkan dengan munculnya pengadaan anggaran senilai Rp15 miliar dan sewa senilai Rp1,196 miliar untuk kendaraan dinas oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. Anggaran fantastis ini menuai kritik, terutama di tengah arahan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran. Ketua Pengurus Wilayah (PW) KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Kalbar, Mursalin, menyampaikan bahwa pengadaan anggaran dan sewa kendaraan dinas yang dilakukan secara bersamaan ini menunjukkan ketidakbijaksanaan, mengingat jumlahnya mencapai miliaran rupiah. “Pengadaan anggaran ini tentu tidak bijak, apalagi Pemprov sudah menganggarkan sewa terhadap kendaraan dan fungsinya pun sama. Perlu ada pertimbangan yang matang sehingga anggaran tidak terbuang sia-sia,” ucapnya saat diwawancarai, Sabtu (21/6). Mursalin juga menambahkan bahwa Pemprov Kalbar perlu melihat kembali kebutuhan mendesak masyarakat di berbagai daerah. Ia menyoroti kondisi realita di banyak wilayah yang saat ini masih berjuang dengan infrastruktur jalan tanah yang memprihatinkan. Baca Juga: Agent of Change? Ketua Badko HMI Kalbar Bungkam Soal Mobil Dinas Pemprov Rp15 Miliar! “Sebaiknya Pemprov melihat kembali apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kalbar dan bisa memprioritaskan anggaran untuk hal tersebut. Bukan malah menganggarkan dana untuk hal yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat Kalbar,” pungkasnya. Menegaskan bahwa dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk kepentingan yang berdampak langsung pada masyarakat. (mro)

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK