Pakai AI dan Data Kapal, Kemenkeu Deteksi Manipulasi Ekspor 10 Perusahaan Sawit Besar

Faktakalbar.id, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membongkar praktik Manipulasi Ekspor CPO (Crude Palm Oil) atau minyak kelapa sawit mentah yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha nakal. Melalui skema under-invoicing , praktik ini diduga kuat telah menyebabkan kebocoran penerimaan negara yang signifikan selama bertahun-tahun. Baca Juga: TI Indonesia Nilai Perusahaan Sawit Rentan Praktik Korupsi Pernyataan tegas tersebut disampaikan Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (4/2). Ia menyebut bahwa negara telah diperdaya oleh pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. "Artinya selama beberapa tahun kita dikibulin para pengusaha CPO. Utamanya CPO nanti kita akan kejar," ujar Purbaya. Purbaya menjelaskan, evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa pengelolaan dividen dan instrumen keuangan lainnya belum cukup menutup kekurangan penerimaan negara. Oleh karena itu, pengawasan ketat di sektor kepabeanan dan perpajakan menjadi prioritas utama. "Jadi saya harus betul-betul mempraktikkan instrumen pajak dan bea cukai untuk mengurangi kebocoran dan mendeteksi under-invoicing semaksimal mungkin," tegasnya. Modus Transit Singapura Dalam pemaparannya, Menkeu membeberkan modus operandi yang digunakan para pengusaha. Mereka mengekspor CPO ke negara tujuan akhir seperti Amerika Serikat (AS), namun dalam laporannya seolah-olah barang tersebut hanya dikirim sampai negara transit, seperti Singapura. Baca Juga: Perlahan Himbauan Pemprov Diikuti Perusahaan Sawit untuk Gabung ke GAPKI Nilai ekspor yang dilaporkan ke otoritas Indonesia pun dimanipulasi menjadi jauh lebih rendah dibandingkan harga jual sebenarnya di negara tujuan akhir. "Yang dilaporin ke kita yang ke Singapura saja. Harga yang dilaporkan rata-rata setengah dari harga yang di Amerika. Untungnya diambil di perusahaan perantara di Singapura," jelas Purbaya. Praktik Manipulasi Ekspor CPO ini berhasil terdeteksi setelah Kementerian Keuangan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan ( Artificial Intelligence /AI) untuk melakukan pencocokan data lintas negara. Berdasarkan penelusuran awal terhadap sekitar 10 perusahaan besar, ditemukan indikasi manipulasi yang masif. "Kita sekarang bisa dapat data itu. Data kapal per kapal ada manipulasi yang cukup luar biasa," katanya. Saat ini, pemerintah tengah mendalami aspek legalitas data transaksi luar negeri tersebut untuk dijadikan alat bukti di pengadilan. Meski demikian, Purbaya memastikan pemerintah telah memegang bukti permulaan yang kuat. "Studinya sudah clear. Ini sedang dihitung apakah data itu bisa dipakai di pengadilan atau tidak, tapi paling tidak kita sudah punya bukti awal," tambahnya. Menkeu menambahkan, meski pengusutan serupa di sektor batu bara belum menunjukkan hasil signifikan, pemerintah akan memprioritaskan penindakan di sektor CPO untuk menutup celah kebocoran anggaran tahun ini. Baca Juga: Negara Ambil Alih Perkebunan Sawit Asing Tahun 1965 Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah bergerak dengan mengumpulkan sekitar 200 pelaku usaha yang mewakili 137 wajib pajak strategis sektor sawit. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyatakan langkah ini dilakukan untuk sosialisasi dan pembenahan kepatuhan terkait dugaan under-invoicing dan faktur fiktif. (*Red)