KMKS Desak Pemda Sambas Klarifikasi Isu Pokir 28 Persen APBD

Faktakalbar.id, SAMBAS – Senin (25/08/2025). Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas ( KMKS ) menyoroti isu dugaan alokasi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sambas yang disebut mencapai 28 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). KMKS menilai angka tersebut tidak masuk akal dan berpotensi merugikan masyarakat. Baca Juga:   KMKS Desak Transparansi Investasi Rp6,6 Triliun di Sambas Ketua Umum KMKS, Azwar Abu Bakar, menegaskan dominasi anggaran Pokir dapat berdampak pada ketimpangan dalam perencanaan pembangunan daerah. “Porsi anggaran Pokir sebesar 28 persen ini sangat mengkhawatirkan. Pokir seharusnya hanya menjadi wadah aspirasi masyarakat, bukan justru mendikte arah pembangunan daerah. Kami mendesak Pemda Sambas dan DPRD untuk memberikan klarifikasi terbuka serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya. Hal senada disampaikan Kepala Departemen Aksi dan Advokasi KMKS, Agus Wendri. Ia mengingatkan adanya potensi tumpang tindih program jika Pokir terlalu mendominasi. “Pokir harusnya terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD. Kalau tidak sinkron, akan muncul duplikasi program, pemborosan anggaran, bahkan bisa merugikan rakyat. KMKS akan terus mengawal isu ini dan mendesak Pemda Sambas untuk lebih transparan serta akuntabel,” katanya. Baca Juga:   Tanpa Sentuhan Pemkab, Rutan Sambas Gandeng PKBM Akhlak Mulia Dorong Pendidikan Warga Binaan Menurut KMKS, permasalahan ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Selain berisiko menciptakan inefisiensi, dominasi Pokir juga dinilai bisa melemahkan integritas tata kelola pemerintahan. “Kami meminta Pemda Sambas segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi persoalan ini. Transparansi dan integritas adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,” tandas KMKS. (DNS)