DPR RI : BPH Migas dan Dirjen Migas ESDM Bertanggungjawab Suburnya Mafia Solar Subsidi di Daerah

Faktakalbar.id, NASIONAL - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI , Bambang Haryadi, mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM untuk bertanggung jawab secara terbuka atas maraknya praktik mafia solar subsidi yang masih terjadi di berbagai daerah. Kasus terbaru yang mencuat terjadi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Baca Juga: Solar Subsidi di SPBU 28 Oktober “Dikuasai” Mafia BBM Dalam kunjungan kerja Komisi XII ke provinsi tersebut pekan lalu, para anggota DPR menerima banyak keluhan dari masyarakat dan pelaku usaha kecil soal distribusi solar subsidi yang tidak tepat sasaran. "Kami melihat praktik penyelewengan solar subsidi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Negara dirugikan, rakyat kecil dikorbankan," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/7/2025). Menurutnya, keberadaan mafia dalam penyaluran solar subsidi telah menyebabkan potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah. Ia menilai lemahnya pengawasan dari hulu ke hilir membuka celah bagi para pelaku nakal untuk memanfaatkan celah tersebut. Baca Juga: Sawit Domestik Jadi Andalan, Pemerintah Berlakukan B40 dan Targetkan RI Bebas Impor Solar dengan B50 pada 2026 Bambang menegaskan, BPH Migas dan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM tidak boleh tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Bahkan, jika ada tekanan dari pihak tertentu atau oknum yang membekingi mafia, hal itu harus dilaporkan ke DPR. "Kalau ada tekanan atau bekingan dari pihak mana pun, jangan ragu laporkan ke DPR. Komisi XII siap membackup penuh upaya pemberantasan mafia solar subsidi. Negara tidak boleh kalah oleh mafia," tegasnya. Komisi XII DPR RI juga mendorong pemerintah pusat segera mengusut tuntas jaringan mafia solar subsidi. Baca Juga: Arogansi Penyelewengan Solar Subsidi Semakin Nyata, Terlalu Banyak Oknum ! Selain itu, mereka menyerukan audit total terhadap sistem distribusi solar, reformasi tata kelola subsidi energi, dan penerapan sistem digital pengawasan agar lebih efektif. "Kami juga akan mempertimbangkan pemanggilan resmi terhadap pimpinan BPH Migas dan Dirjen Migas dalam waktu dekat. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan ada rekomendasi langsung ke Presiden untuk langkah struktural," lanjutnya. Bambang menegaskan bahwa DPR, khususnya Komisi XII, tidak akan tinggal diam menyaksikan hak masyarakat kecil atas subsidi dirampas oleh segelintir oknum. "Ini soal keberpihakan. Negara harus berpihak pada yang lemah, bukan membiarkan subsidi disabotase oleh mafia dan bekingnya. Usut tuntas, bersihkan sampai ke akarnya," pungkasnya. (*Red)