faktakalbar

KPK Lanjutkan Penyidikan Proyek Jalan Dinas PU Mempawah

Penulis: Redaksi Friday, 04 July 2025 📖 1 menit
KPK Lanjutkan Penyidikan Proyek Jalan Dinas PU Mempawah
Faktakalbar.id, MEMPAWAH – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) melanjutkan pemeriksaan sembilan saksi pada Kamis, (3/7/2025), terkait dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mengungkap skema “komitmen fee ” pada proyek peningkatan jalan yang dikerjakan pada Tahun Anggaran 2015. Penyidik KPK mendalami keterangan sembilan saksi dengan inisial SK, AS, BHS, MRW, FMN, SR, SYA, HAR , dan FP . Mereka semua dianggap memiliki andil dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek peningkatan jalan di wilayah Mempawah. Baca Juga:   Soroti Kasus Korupsi Dinas PU Mempawah, FAKSI Desak KPK Tuntaskan Tak Hanya di Permukaan Fokus pemeriksaan tertuju pada sejauh mana masing-masing saksi terlibat dalam penetapan dan penyaluran komitmen fee kepada pihak-pihak tertentu sebagai syarat mendapatkan kontrak pekerjaan. Pemeriksaan berlangsung di Polda Kalimantan Barat, yang dipilih agar proses wawancara saksi lebih efektif dan konfidensial. Selain memeriksa saksi, penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait kasus ini. Sejumlah dokumen kontrak, kuitansi pembayaran, dan berkas administrasi proyek berhasil diamankan sebagai barang bukti. Meski penyidik belum membeberkan inisial tersangka kepada publik, KPK menyatakan telah menetapkan pihak yang dianggap bertanggung jawab. Baca Juga:   Mendagri Pindahkan Dua Pulau Mempawah ke Provinsi Kepri Pernyataan resmi juru bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Jumat,( 4/7/2025), menegaskan bahwa proses pengusutan akan terus berlanjut hingga seluruh pihak yang terlibat dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum. Dengan intensitas pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti yang semakin masif, diharapkan kasus ini dapat menjadi contoh tegas bagi upaya pencegahan korupsi dalam proyek infrastruktur daerah. Publik pun menanti transparansi penuh dari KPK, agar kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dan kualitas pembangunan di Kalimantan Barat dapat kembali terjaga. (*Red)

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK