KPK Sebut Kasus Suap Bupati Lampung Tengah Jadi Cerminan Tingginya Ongkos Politik Di Indonesia

Faktakalbar.id, NASIONAL - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyoroti kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, sebagai cerminan nyata dari masalah sistemik dalam demokrasi Indonesia. KPK menilai kasus ini menunjukkan lemahnya sistem rekrutmen partai politik serta tingginya biaya politik yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah. Baca Juga: Terjaring Operasi Tangkap Tangan, KPK Amankan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa fenomena ini tidak terlepas dari sistem kaderisasi partai yang belum berjalan optimal. Akibatnya, proses pemilihan sering kali diwarnai dengan praktik transaksional atau mahar politik. “Permasalahan mendasar adalah lemahnya integrasi rekrutmen dengan kaderisasi yang memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antarparpol, serta kandidasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas,” ujar Budi Prasetyo, Minggu (14/12/2025). Pemicu Korupsi Kepala Daerah Dalam kasus yang menyeret Ardito Wijaya, KPK menduga terdapat penerimaan uang sebesar Rp5,25 miliar. Uang tersebut disinyalir digunakan oleh sang bupati untuk melunasi pinjaman bank yang sebelumnya dipakai guna membiayai kebutuhan kampanye pada Pilkada 2024. Fakta ini menjadi bukti konkret pandangan KPK mengenai mahalnya ongkos demokrasi di tingkat daerah. Tingginya biaya politik menciptakan tekanan finansial yang luar biasa bagi para pemenang kontestasi. “Hal ini menunjukkan masih tingginya biaya politik di Indonesia yang mengakibatkan para kepala daerah terpilih kemudian mempunyai beban besar untuk mengembalikan modal politik tersebut, dan sayangnya dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, yaitu korupsi,” tegas Budi. KPK memandang bahwa tanpa perbaikan mendasar pada sistem rekrutmen partai dan regulasi pembiayaan kampanye, siklus korupsi yang dilakukan kepala daerah untuk "balik modal" akan sulit diputus. Baca Juga: Rompi Oranye Tak Bikin Malu, Bupati Lampung Tengah Justru Lakukan Pelecehan Verbal ke Jurnalis di Gedung KPK Kasus di Lampung Tengah ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh elemen partai politik untuk memperbaiki tata kelola kaderisasi yang lebih berintegritas dan tidak hanya mengandalkan kekuatan finansial semata. (*Red)