KPK Sita Rp25 Miliar dan 18 Bidang Tanah Terkait Kasus Korupsi Gas PGN

Faktakalbar.id, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengambil langkah tegas dalam penanganan kasus korupsi gas PGN dengan menyita aset bernilai fantastis. Tidak tanggung-tanggung, uang tunai sebesar US$1.556.000 atau setara dengan Rp25 miliar (dengan kurs saat ini) dan 18 bidang tanah seluas lebih dari 10 hektare berhasil diamankan oleh tim penyidik. Penyitaan ini merupakan bagian dari pengembangan penyelidikan atas dugaan korupsi dalam proses jual beli gas yang melibatkan PT Perusahaan Gas Negara ( PGN ) dan mitranya, PT IAE. Baca Juga: KPK Tetapkan ASN Kemenhub Tersangka Baru Korupsi Proyek Jalur Kereta Api Solo Aset tanah dan bangunan yang disita tersebut tersebar di dua lokasi strategis, yakni di wilayah Cianjur dan Bogor. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada hari Rabu (13/8/2025), mengonfirmasi langkah penyitaan tersebut. Menurutnya, tindakan ini adalah upaya awal untuk mengembalikan kerugian negara yang ditaksir mencapai angka yang sangat signifikan. “Dalam perkara dengan nilai kerugian negara mencapai US 15.000.000 , p e n y i d ikj ug a t e l ahm e l ak u kan p e n y i t aan u an g se b es a r U S 1.556.000 dan terhadap beberapa aset terkait, di antaranya 18 bidang tanah dan/atau bangunan sejumlah lebih 10 ha yang berlokasi di wilayah Cianjur dan Bogor,” ujar Budi Prasetyo. Lebih lanjut, Budi menekankan bahwa penyitaan aset ini menjadi prioritas dalam rangka pemulihan aset (asset recovery) yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Sebelumnya, pada akhir Juli 2025, penyidik KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi penting. Di antaranya adalah kediaman dua mantan Direktur Utama PT PGN di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, serta rumah salah satu anggota Board of Director (BoD) PGN di Jakarta Selatan. Baca Juga: KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengurangan Gizi Biskuit untuk Balita di Kemenkes Tidak hanya menyasar pihak PGN, tim penyidik juga menggeledah kediaman Direktur Keuangan PT IAE di Tangerang Selatan. Para pihak tersebut diduga kuat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kesepakatan pembayaran uang muka ( Advance Payment ) dari PT PGN kepada PT IAE yang menjadi inti dari kasus korupsi gas PGN ini. (*Red)