Krisantus Kurniawan Minta Pemkab Melawi Selektif Susun Program dan Awasi Operasional Perusahaan

Faktakalbar.id, MELAWI – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menekankan pentingnya penetapan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Melawi . Hal ini disampaikan mengingat adanya keterbatasan anggaran yang menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menentukan program kerja yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten, Krisantus mengingatkan bahwa efisiensi anggaran menjadi tantangan yang harus disikapi dengan kebijakan yang tepat sasaran. “Saya berharap Musrenbang ini menghasilkan kebijakan yang betul-betul prioritas. Dalam kondisi efisiensi dan keterbatasan anggaran, tidak mungkin semua bisa dipenuhi,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (8/3/2026). Baca Juga:  Sempat Padam Lalu Berkobar Lagi, Empat Rumah Kontrakan di Kuala Belian Melawi Hangus Terbakar Penurunan anggaran di Kabupaten Melawi yang mencapai Rp268 miliar diakui Wagub menjadi kendala signifikan bagi sektor infrastruktur. Namun, ia memastikan pemerintah provinsi akan tetap memberikan dukungan terhadap pembangunan di daerah secara bertahap. “Kita pahami kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan, terutama infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah provinsi akan terus memberikan dukungan,” jelasnya. Terkait perbaikan jalan yang menjadi kewenangan provinsi, Krisantus menyatakan komitmennya untuk melakukan penanganan secara konsisten. “Kita anggarkan secara bertahap, pelan tapi pasti, dan dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun,” katanya. Selain persoalan anggaran, Krisantus memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha di wilayah tersebut. Ia menegaskan agar korporasi tidak sekadar mengambil keuntungan tanpa memberikan kontribusi nyata bagi daerah operasional mereka. “Jangan hanya menjadikan Melawi sebagai tempat mengeruk kekayaan. Harus ada kontribusi nyata untuk pembangunan daerah,” tegasnya. Ia juga mendorong kepala daerah serta DPRD untuk bersikap tegas terhadap perusahaan yang melanggar aturan atau tidak memiliki legalitas lengkap namun sudah melakukan aktivitas lapangan. “Jangan takut, jangan ragu. Perusahaan yang tidak patuh, tidak mensejahterakan masyarakat, bahkan belum memiliki izin seperti HGU tapi sudah beroperasi, itu layak untuk ditindak tegas,” ujarnya. Baca Juga:  Pria di Melawi Dianiaya Pakai Senapan Angin, Pelaku Kini Ditahan Polisi (Mira)