Lantik Pengurus IPSM, Wali Kota Pontianak Tekankan Pentingnya Pemutakhiran Data Sosial

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Wali Kota Pontianak menegaskan bahwa pemutakhiran data sosial menjadi kunci utama dalam memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Hal tersebut disampaikannya saat melantik Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Pontianak periode 2026-2031 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak , Selasa (20/01/2026). Baca Juga:   Soroti Kebocoran Pipa 30 Persen, Wako Edi Minta PDAM Pontianak Lebih Responsif dan Tekan Risiko Menurut Wali Kota Edi , saat ini terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dan penanganan cepat, terutama mereka yang masuk dalam kategori rentan secara sosial dan ekonomi. Kelompok ini meliputi lansia, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), korban kecelakaan, hingga gelandangan dan pengemis. “Kelompok ini umumnya berada pada desil 1 sampai desil 5. Mereka sangat rentan dan membutuhkan respons cepat serta data yang akurat,” ujarnya usai pelantikan. Edi menjelaskan, peran IPSM sangat strategis karena berada langsung di lapangan dan bersentuhan dengan realitas masyarakat. IPSM dinilai menjadi ujung tombak dalam melakukan pendataan dan verifikasi kondisi warga prasejahtera. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi IPSM dengan berbagai unsur kewilayahan, seperti RT/RW, lurah, camat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Baca Juga:   Pontianak Dua Minggu Tanpa Hujan, Edi Kamtono: Hemat Air, Jangan Bakar Lahan “Data harus terus diperbarui dan divalidasi. Kalau datanya tidak akurat, bantuan bisa salah sasaran. Padahal saat ini pemerintah menggunakan satu rujukan utama, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” tegasnya. Lebih lanjut, Edi menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pontianak telah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui program pemberdayaan maupun bantuan langsung. Data yang valid sangat menentukan akses masyarakat terhadap berbagai layanan, seperti BPJS Kesehatan, bantuan sosial, hingga akses pendidikan. Terlebih, sebagai ibu kota provinsi dan kota transit, Pontianak menghadapi tantangan sosial akibat arus urbanisasi yang kerap memunculkan persoalan baru, seperti keluarga terlantar. “Semua ini membutuhkan penanganan berbasis data yang kuat dan kolaborasi lintas sektor,” katanya. Sementara itu, Ketua IPSM Kota Pontianak, Rina, menegaskan komitmennya menjadikan IPSM sebagai mitra strategis pemerintah dalam menangani persoalan sosial melalui kerja profesional, terukur, dan berbasis data. “IPSM merupakan wadah yang menghimpun para pekerja sosial masyarakat untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Kami berkomitmen menjalankan peran sebagai inisiator, motivator, dan dinamisator dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Pontianak,” ujar Rina. Sebagai langkah konkret, IPSM meluncurkan program "IPSM Menyapa" (Melayani Nyata dan Terpadu untuk Sesama). Program ini dirancang dengan pendekatan langsung ke lapangan untuk memvalidasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). “IPSM Menyapa dilakukan dengan pendekatan door to door untuk memvalidasi data PMKS, agar bantuan yang disalurkan pemerintah benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya. (fr)