Meluas Hingga Pontianak, Legislator PPP Desak Pemerintah dan Pertamina Segera Urai Antrean BBM

Faktakalbar.id, KUBU RAYA – Persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang semula terjadi di wilayah Kabupaten Kubu Raya kini dilaporkan meluas hingga ke Kota Pontianak dan sekitarnya. Kondisi yang telah berlangsung selama dua hari terakhir ini mendapat sorotan tajam dari legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Derahman. Saat ditemui pada Jumat (20/3), Derahman menilai fenomena antrean yang mengular sejak subuh hingga siang hari di berbagai SPBU mengindikasikan adanya kendala serius dalam rantai distribusi. Ia mendesak pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan pihak Pertamina. Baca Juga:  Temui Pihak Pertamina, Gubernur Kalbar Ria Norsan Pastikan Stok BBM Aman dan Minta Kuota Ditambah Menurut Derahman, langkah pertama yang mendesak untuk dilakukan adalah pemetaan ( mapping ) menyeluruh terkait distribusi dan ketersediaan stok riil di lapangan, guna merumuskan solusi konkret untuk mengurai antrean. “Masalah ini berangkat dari Kubu Raya dan kini meluas hingga Pontianak. Pemerintah harus segera melakukan koordinasi dengan Pertamina dan mengambil langkah nyata agar kondisi ini tidak terus berlarut,” tegas Derahman. Selain koordinasi antarinstansi, Derahman menekankan pentingnya pelibatan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam fungsi pengawasan dan advokasi. Hal ini dinilai krusial untuk mengantisipasi adanya praktik kecurangan atau rekayasa situasi oleh oknum tertentu yang sengaja memanfaatkan momentum menjelang hari raya. Kondisi ini dianggap sangat ironis mengingat masyarakat sedang berada dalam masa persiapan menyambut Idulfitri 1447 Hijriah, di mana kebutuhan mobilitas sedang mencapai puncaknya. “Penting juga menggandeng aparat penegak hukum untuk pengawasan. Kita harus antisipasi kemungkinan adanya kecurangan, baik oleh oknum pengusaha maupun pihak tertentu yang diduga merekayasa situasi sehingga antrean panjang terjadi,” tambahnya. Legislator PPP ini berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk menormalkan kembali distribusi BBM. Kelancaran akses energi menjadi kunci utama agar aktivitas masyarakat, khususnya dalam menyambut hari raya, tidak terhambat oleh kendala teknis di SPBU. Baca Juga:  Antrean BBM Mengular di Pontianak, BEM SEKA Kalbar Desak Pemerintah Bertindak Nyata (Mira)