Logika Janggal Tunjangan Rumah DPR dari Adies Kadir Tuai Kritik Pedas Warganet

Faktakalbar.id, NASIONAL - Sebuah video pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI , Adies Kadir, menjadi viral dan memicu perdebatan sengit di media sosial. Dalam video tersebut, Adies menjelaskan dasar perhitungan di balik tunjangan rumah bagi anggota dewan yang dinilai belum mencukupi. Baca Juga: Komisi II DPR RI Harapkan Tiap Daerah Buat Road Map Perkuat Fiskal Wilayah Masing-masing Menurut Adies, besaran tunjangan yang ada saat ini didasarkan pada asumsi biaya sewa atau kos di sekitar kompleks Gedung DPR/MPR. Ia memaparkan sebuah kalkulasi yang menjadi sorotan utama warganet. “Pimpinan DPR berpendapat bahwa tunjangan saat ini justru belum mencukupi. Biaya kontrakan atau kos di sekitar Gedung DPR/MPR senilai Rp3 juta per bulan. Jika dikalikan 26 hari kerja, maka seharusnya tunjangan tersebut mencapai Rp78 juta,” jelas Adies Kadir dalam pernyataannya. Logika perhitungan yang mengalikan biaya sewa bulanan dengan jumlah hari kerja aktif ini sontak menuai reaksi keras dari publik. Banyak warganet yang menganggap penalaran tersebut tidak masuk akal dan mempertanyakan sensitivitas para wakil rakyat terhadap kondisi ekonomi masyarakat luas. Baca Juga: DPR RI : BPH Migas dan Dirjen Migas ESDM Bertanggungjawab Suburnya Mafia Solar Subsidi di Daerah Platform media sosial TikTok menjadi salah satu wadah utama luapan kekecewaan warganet. Berbagai komentar pedas dan sarkastis membanjiri unggahan video tersebut. “Gmn Sih Ngitungnya, Kok Bs Kepilih Jd Wakil Ketua DPR RI.” Tulis salah satu pengguna TikTok dengan akun @Libra. Komentar lain datang dari pengguna yang mempertanyakan gaya hidup anggota dewan. “DPR mana yang ngekost kasih tau gua cepett,” tulis akun @strangers. Kritik yang lebih tajam dilontarkan oleh akun @naanadi yang merasa heran dengan kualitas nalar pejabat publik. “WOYYLAH... SYARAT JADI ANGGOTA DPR APA SIY??!!! GAK BOLEH YG PINTAR KAH???” tulisnya. Perdebatan mengenai tunjangan rumah ini kembali membuka diskursus publik mengenai transparansi, alokasi anggaran, dan urgensi fasilitas bagi pejabat negara di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Baca Juga: Anggota DPR RI Hinca Panjaitan Desak Pemerintah Pusat Prioritaskan Penguatan Polres di Perbatasan Sambas (*Red)