Logistik Rp9 Miliar Tiba di Kantor Gubernur, Mualem Akui Masih Ada Korban Banjir Belum Tersentuh

Faktakalbar.id, NASIONAL – Pemerintah Aceh menerima suntikan bantuan logistik senilai Rp9 miliar dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk penanganan banjir dan longsor, Selasa (16/12/2025). Namun, di tengah seremonial penyerahan bantuan yang diangkut oleh 24 truk tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) secara tersirat mengakui bahwa distribusi bantuan selama masa tanggap darurat belum sepenuhnya merata. Dalam sambutannya, Mualem menegaskan bahwa prioritas penyaluran logistik anyar ini akan diarahkan kepada kantong-kantong pengungsi yang sebelumnya luput dari jangkauan. "Prinsipnya, kalau kebutuhan sembako sudah memadai, kita fokus kepada pengungsi yang belum menerima bantuan," ujar Mualem di Kantor Gubernur Aceh. Baca Juga:  BNPB Pimpin Rapat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera Barat Pernyataan ini mengindikasikan masih adanya celah dalam manajemen penanggulangan bencana di lapangan, di mana belum seluruh warga terdampak mendapatkan hak dasarnya meski bencana telah berlangsung beberapa waktu. Ketergantungan pada Bantuan Luar Besarnya skala bencana banjir dan longsor di Aceh juga memaksa pemerintah daerah membuka pintu lebar bagi donasi eksternal. Mualem menyebutkan bahwa Aceh banyak menerima donasi dari luar, bahkan dari luar negeri. Ia menegaskan tidak mempermasalahkan sumber bantuan selama didasari niat kemanusiaan dan tidak bertentangan dengan kebijakan pusat . "Kita ini banyak menerima donasi dari luar. Mereka datang dengan tulus mengantar bantuan," tambah Mualem. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Mensos) merinci bahwa total dukungan Kemensos selama masa tanggap darurat di Aceh telah mencapai Rp46 miliar. Bantuan logistik Rp9 miliar yang baru diserahkan meliputi makanan siap saji, tenda keluarga, kasur, hingga toilet portabel. Transisi Pemulihan yang Lambat? Meski bantuan terus mengalir, data lapangan menunjukkan situasi belum sepenuhnya pulih. Mensos mengungkapkan bahwa dari 21 titik dapur umum yang didirikan sebelumnya, kini masih tersisa 14 dapur umum yang beroperasi melayani sekitar 85 ribu porsi makanan per hari. Hal ini menandakan puluhan ribu warga masih bergantung pada pasokan makanan darurat dan belum bisa kembali beraktivitas normal di rumah masing-masing. Selain logistik, pemerintah juga dihadapkan pada kewajiban pembayaran santunan duka. Mensos menjadwalkan penyerahan santunan kepada 31 ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta per jiwa di Pidie Jaya, namun masih ada lebih dari 400 ahli waris lainnya yang baru dalam tahap pendataan. Tumpukan logistik di Kantor Gubernur ini kini menghadapi ujian sesungguhnya: seberapa cepat birokrasi mampu mendistribusikannya ke titik terisolir sebelum masa tanggap darurat benar-benar berakhir. Baca Juga:  Soroti Bencana Sumatera, Ahmad Ali: Jangan Biarkan Pemerintah Bekerja Sendirian (*Mira)