faktakalbar

Luruskan Polemik Daya Motor, Sujiwo: Kami Tak Memaksa, Tapi Jangan Gantung Nasib UMKM!

Penulis: Redaksi Thursday, 25 December 2025 📖 1 menit
Luruskan Polemik Daya Motor, Sujiwo: Kami Tak Memaksa, Tapi Jangan Gantung Nasib UMKM!
Faktakalbar.id, KUBU RAYA – Bupati Kubu Raya , Sujiwo , angkat bicara untuk meluruskan simpang siur informasi terkait pemanfaatan halaman Daya Motor sebagai lokasi usaha bagi UMKM. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah berniat menguasai lahan tersebut secara paksa, melainkan hanya mengajukan permohonan peminjaman untuk operasional malam hari. Baca Juga:  Sidak Malam, Bupati Sujiwo Ultimatum Pelaku Usaha Serdam: Patuhi GSB demi Tata Kota “Ini bukan polemik antara pemerintah dan Daya Motor. Kami hanya mengajukan permohonan peminjaman di luar jam operasional malam hari, sebagai bentuk penghormatan bahwa lahan itu milik Daya Motor,” tegas Sujiwo dalam keterangan persnya. Sesalkan Ketidakpastian Poin utama yang disesalkan Sujiwo bukanlah penolakan itu sendiri, melainkan cara komunikasi pihak perusahaan yang dinilai "menggantung". Menurutnya, pemerintah telah melayangkan surat permohonan jauh hari, namun tidak ada jawaban pasti atau penolakan tegas hingga malam peluncuran. Kekecewaan memuncak ketika pedagang kecil sudah bersiap. Keesokan harinya, saat para pelaku UMKM sudah memasak dan siap berjualan, barulah larangan tersebut muncul. Baca Juga:  Berang Lapak Pedagang Dibatalkan Sepihak, Sujiwo Semprot BCA hingga Indomaret: “Ini Penghinaan!” “Kalau tidak bisa, sampaikan dari awal. Jangan diambang-ambangkan. Ini menyangkut nasib masyarakat kecil,” ujarnya dengan nada kecewa. Tempuh Jalur Hukum Menyikapi hal ini, Pemkab Kubu Raya memutuskan untuk tidak lagi menggunakan area halaman Daya Motor. Sujiwo juga menepis anggapan bahwa daerah tersebut kekurangan lokasi, mengingat kawasan kuliner Serdam (Sungai Raya Dalam) tetap berjalan. Namun, sebagai respons atas ketidakjelasan sikap yang merugikan masyarakat, Pemkab Kubu Raya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk meninjau masalah ini dari sisi hukum. “Kami tidak ingin berpolemik, tapi juga tidak ingin pemerintah dan masyarakat dipermainkan,” pungkas Sujiwo. (ra)

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK