Mahasiswa Se-Kalimantan Barat Gelar Aksi di DPRD Provinsi, Desak DPRD Evaluasi Program MBG dan Polri

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi "Kalbar Menggugat" mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis (26/2/2026) sore. Aksi yang berlangsung setelah waktu Ashar tersebut diwarnai dengan pembakaran ban di halaman kantor DPRD serta momen mengheningkan cipta untuk mendiang Arianto Tawakkal. Massa aksi membawa berbagai atribut protes, termasuk spanduk bertuliskan "Evaluasi total MBG dan Polri!" serta menyuarakan tagar #Prabowoantekantekasing dan A.C.A.B. Selain menuntut reformasi di tubuh kepolisian, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih memiliki celah di lapangan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Prabasa Anantatur, yang menemui massa aksi menyatakan pihaknya menyambut baik fungsi pengawasan yang dijalankan oleh mahasiswa. Baca Juga:  SMAN 1 Rasau Jaya Tolak Menu MBG, Tak Penuhi Standar Gizi "Nah tuntutan dari aliansi Kalbar-Mengugat ya tadi terutama masalah pendidikan, infrastruktur kemudian yang paling banyak dibahas itu MBG. Nah tentu dari sekian banyak yang disampaikan oleh teman-teman aliansi tadi ya minta dievaluasi," ujar Prabasa usai menemui massa. Prabasa mengakui bahwa meskipun program tersebut merupakan inisiasi pusat yang dinilai baik secara tujuan, namun laporan mahasiswa menunjukkan adanya ketidaksesuaian di tingkat implementasi. "Tapi programnya kan tadi nyambut juga bagus presiden gitu kan kemampuan program tapi padahal semua titik ini memang ada satu titik yang memang tidak sesuai dan kita tentu dari kami menyambut baik juga dari teman-teman mahasiswa yang bisa monitor sampai ke bawah," tambahnya. Selain isu nasional, mahasiswa juga menyuarakan persoalan lokal seperti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar, pemerataan tenaga kesehatan, hingga percepatan skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Aspirasi tersebut rencananya akan diteruskan ke masing-masing komisi terkait di DPRD. "Ya mudah-mudahan nanti ini akan dibagikan sesuai dengan bidangnya di komisi. Komisi yang mana di DPRD ini lima komisi soal pendidikan dan tindak lanjutan dari pertemuan-pertemuan dari ini dan sebelumnya aspirasi sampai ke legislatif ini di DPRD ini tentu akan kita tindak lanjuti semuanya," jelas Prabasa. Pihak DPRD menegaskan akan memproses tuntutan tersebut sesuai dengan wewenang yang ada di tingkat provinsi. "Ya tentu dengan sesuai tadi saya tekankan sesuai dengan kewenangan di DPRD Provinsi Kalimantan," tutupnya. Baca Juga:  Miris, Program MBG Diduga Jadi Celah Keuntungan Personal, Paket yang Diterima Siswa Tak Sesuai Informasi (Mira)