MBG Dinilai Mencederai Masyarakat Miskin, Kritik Terus Bergulir

Faktakalbar.id, PONTIANAK - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tak lebih dari sekadar proyek pemerintah yang belum menyentuh kepentingan dasar masyarakat Indonesia. Alih-alih menjadi instrumen pemberdayaan, pelaksanaannya disebut lebih banyak dinikmati oleh segelintir pihak, bukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana yang dijanjikan. Baca Juga: Aksi Massa di DPRD Kalbar Gugat Program MBG: Dinilai Sekadar Proyek Borongan Elite Program MBG yang merupakan kebijakan nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar masyarakat miskin di daerah. Kritik kian menguat setelah muncul sorotan terhadap sejumlah dapur SPPG yang terkesan berorientasi pada keuntungan semata, bahkan diduga lalai hingga menyebabkan kasus siswa mengalami keracunan, sehingga semakin mempertajam penilaian publik terhadap pelaksanaan program tersebut. “Seruan Aksi Kalbar Menggugat” pada 26 Februari lalu yang dilakukan. Membuat Sejumlah elemen masyarakat menyatakan kritik terhadap program tersebut tetap hangat dan menjadi perbincangan di media sosial dan berbagai ruang diskusi publik. Baca Juga: Mahasiswa Se-Kalimantan Barat Gelar Aksi di DPRD Provinsi, Desak DPRD Evaluasi Program MBG dan Polri Indah, salah satu orator dalam dalam ruangan Paripurna setelah aksi kembali mengkritik keras penyeragaman gizi tanpa melihat kondisi riil di lapangan. Ia juga mempertanyakan motif di balik mega proyek tersebut yang dituding sarat kepentingan ekonomi elite. “Ini kan namanya kerja borongan Pak. Ini sifatnya skala nasional, gizi teman-teman di NTT beda sama gizi orang-orang di Jakarta. Dapur Papua beda dengan dapur Jawa, dapur Kalimantan, sekolah Kalimantan beda dengan sekolah di Jawa. Ini skala nasional jadi harus diberlakukan melihat bagaimana pemberdayaan lokal tersebut,” tegas Indah. Lebih lanjut, massa aksi menyoroti narasi pengentasan stunting yang dinilai keliru jika hanya diselesaikan lewat pembagian makanan gratis di sekolah, tanpa menyentuh aspek kesehatan ibu dan kemiskinan struktural. Indah menuding bahwa proyek MBG lebih banyak dinikmati oleh segelintir pihak, bukan untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana yang dijanjikan. “Berbicara stunting bukan bicara tentang bagaimana apa yang kamu makan hari ini, stunting kita bicarakan kesehatan ibu, kemiskinan. Lagi-lagi MBG target untuk UMKM diperlakukan untuk UMKM atau tidak? Tidak, Pak! Siapa yang banyak ambil borongan MBG ini? Kita tau anggota legislatif, kita bukan tidak tau siapa yang punya dapur MBG, ujung-ujungnya apa? Bagi-bagi kue dengan polisi militer,” bebernya kritis. Aksi ini juga menyoroti ironi biaya pendidikan. Meski berstatus sekolah negeri dan mendapat makan gratis, beban ekonomi masyarakat miskin tetap tinggi karena mahalnya biaya seragam dan buku tulis. “Kalau MBG menyentuh masyarakat miskin, tidak mungkin ada saudari kita yang entah nanti bisa jadi pemimpin negara tidak mungkin bunuh diri. Ini rezim kejam sekali, kalau MBG menyentuh masyarakat miskin, bohong! Yang sekolah itu orang yang mampu aja Pak, cuma 3 persen anak yang bisa menempuh bangku kuliah di seluruh Indonesia,” pungkasnya. Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kalbar, M. Rifal, turut angkat bicara. Ia menyebut, di Kabupaten Ketapang sempat terjadi kasus dugaan keracunan yang dikaitkan dengan konsumsi paket MBG. Selain itu, di beberapa lokasi lain, orang tua siswa mengeluhkan isi paket makanan yang dinilai tidak layak. “Di Ketapang sempat ada yang keracunan. Di beberapa tempat, orang tua siswa juga mengeluhkan isi paket MBG seperti tidak layak konsumsi. Sekarang bulan Ramadan pun seolah dipaksakan tetap harus ada MBG, lalu bagaimana kualitas gizinya?” ujar Rifal. Ia juga menilai perlu ada pengawasan ketat terhadap pengelolaan dapur-dapur penyedia MBG. Baca Juga: SMAN 1 Rasau Jaya Tolak Menu MBG, Tak Penuhi Standar Gizi Menurutnya, jangan sampai program yang menggunakan anggaran besar tersebut justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2029. “Jangan sampai ini terkesan seperti menimbun keuntungan untuk persiapan kampanye Pemilu 2029. Kita tahu banyak dapur itu dimiliki atau dikelola oleh politisi dari partai-partai tertentu. Ini yang harus dibuka secara transparan,” tegasnya. (Tim)