faktakalbar

Menko PMK Perintahkan Kepala BNPB Turun Langsung Tangani Gempa M 7,6 Sulut dan Malut

Penulis: Redaksi Friday, 03 April 2026 📖 2 menit
Menko PMK Perintahkan Kepala BNPB Turun Langsung Tangani Gempa M 7,6 Sulut dan Malut
Faktakalbar.id, NASIONAL - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penanganan gempa M 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis (2/4/2026) siang. Rapat darurat tingkat tinggi ini digelar untuk memastikan instruksi Presiden Republik Indonesia terkait evakuasi dan penyelamatan korban dapat dieksekusi secara cepat di lapangan. Baca Juga:  Gempa M 7,6 di Bitung Telan Satu Korban Jiwa di Manado Dalam arahannya, Menko PMK menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat di tengah masyarakat yang terdampak bencana adalah hal mutlak. Menko PMK secara khusus menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, untuk segera bertolak memimpin penanganan secara langsung di episentrum bencana. Fokus utama dari penanganan gempa M 7,6 ini adalah memastikan kelancaran administrasi dan operasional pendanaan. Menko PMK meminta agar dukungan Dana Siap Pakai (DSP) bagi pemerintah daerah terdampak dapat segera dikucurkan tanpa adanya hambatan birokrasi yang berbelit. Keselamatan manusia harus menjadi prioritas absolut sehingga proses evakuasi berjalan cepat dan korban memperoleh pelayanan kebutuhan dasar secara maksimal. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang hadir di Kantor Pusat BNPB langsung merancang langkah teknis operasional bersama para pimpinan kementerian dan lembaga terkait. Suharyanto menekankan syarat utama pencairan dana operasional kebencanaan di wilayah yang terdampak guncangan darurat. Baca Juga:  Gempa M 7,6 Guncang Bitung: Tsunami Kecil Terdeteksi, Sejumlah Rumah di Ternate Rusak Kepala BNPB menegaskan agar pemerintah daerah di Sulawesi Utara dan Maluku Utara segera menetapkan Status Tanggap Darurat kebencanaan. Keputusan status ini menjadi prasyarat legal untuk penyaluran Dana Siap Pakai (DSP) dan bantuan logistik agar tetap akuntabel. Selain itu, BNPB juga menginstruksikan aktivasi Posko Tanggap Darurat di berbagai titik guna memastikan suplai makanan, ketersediaan air bersih, dan pakaian bagi para pengungsi tetap terjaga. Sebagai tindak lanjut konkret, pemerintah pusat segera mengerahkan tim gabungan yang dipimpin oleh Kepala BNPB bersama Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta jajaran pimpinan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Rombongan tim pusat dijadwalkan segera terbang menuju Sulawesi Utara dan Maluku Utara guna mengakselerasi pemulihan daerah pascagempa bumi. Kepala Basarnas turut melaporkan bahwa personel gabungan dari Kantor SAR Ternate, Manado, dan Gorontalo telah diterjunkan untuk mempercepat evakuasi dan melakukan asesmen keamanan gedung publik sebelum warga kembali dari pengungsian. (*Red)

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK