Menko Polkam Instruksikan Tindak Tegas Pembakar Lahan dan Serahkan Bantuan Rp3,9 Miliar

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ( Menko Polkam ) Djamari Chaniago menginstruksikan aparat penegak hukum untuk tidak ragu menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Instruksi krusial ini disampaikan saat ia memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla Nasional Tahun 2026 di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, pada Kamis (16/4/2026). Baca Juga:  Pemerintah Perkuat Sinergi Penanggulangan Karhutla di Kalbar Apel gabungan ini digelar sebagai langkah mitigasi dini dalam menghadapi ancaman fenomena kemarau panjang yang diprediksi akan melanda seluruh wilayah Indonesia. Acara strategis ini turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Hindarsono, jajaran TNI-Polri, serta seluruh kepala daerah se-Kalimantan Barat. Dalam arahannya, Menko Polkam menekankan bahwa agenda pencegahan karhutla di Kalbar dan wilayah rawan lainnya sangat bertumpu pada sinergi dari semua lini. Ia secara khusus menyoroti urgensi penegakan hukum yang konsisten bagi pihak-pihak yang masih nekat membuka lahan perkebunan atau pertanian dengan cara dibakar. "Kesadaran kolektif dan kepedulian setiap warga merupakan pondasi penting dalam rangka membangun ketahanan terhadap bencana. Saya mengingatkan pentingnya mitigasi sedini mungkin sebagai persiapan dalam menghadapi kemarau panjang," ujar Djamari di hadapan para peserta apel. Menurut Menko Polkam, dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan sangat destruktif bagi stabilitas negara di berbagai sektor esensial. "Secara tegas dan konsisten, tindak siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Pembakaran hutan bukan hanya melanggar hukum, tetapi berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan, transportasi, ekonomi, investasi, dan pelestarian lingkungan. Bertindaklah sebelum api membesar dan lindungi rakyat sebelum dampak meluas," tegasnya. Selain memberikan penekanan kepada aparat keamanan, Djamari juga menyoroti peran penting media massa. Ia meminta para awak media untuk menjadi mitra strategis dalam mengedukasi publik mengenai tata cara pembukaan lahan yang aman. "Kepada rekan-rekan media, saudara semua memiliki peranan yang sangat penting. Bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengedukasi. Saya harapkan awak media membantu membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya karhutla serta pentingnya melapor segera apabila mengetahui ada api," tambahnya. Merespons instruksi dari pemerintah pusat, jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menyatakan kesiapan penuh. Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono menegaskan bahwa kepolisian akan mengedepankan tindakan preventif dan preemtif di lapangan. "Polda Kalbar telah mensiagakan sejumlah personel di titik-titik rawan (hotspot). Fokus utama kami adalah edukasi kepada masyarakat mulai di tingkat desa melalui Bhabinkamtibmas dan penguatan patroli bersama TNI, serta stakeholder terkait," pungkas Bambang. Sebagai bentuk komitmen nyata dalam memaksimalkan operasi pencegahan karhutla di Kalbar, pemerintah pusat menyerahkan bantuan secara simbolis berupa perlengkapan penanggulangan karhutla senilai Rp3,9 miliar. Baca Juga:  Aparat Gabungan Perkuat Pencegahan Karhutla di Kubu Raya Jelang Kemarau Panjang Bantuan tersebut didistribusikan langsung kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, perwakilan TNI, dan Polri guna menunjang efektivitas operasi pemadaman di lapangan. Rangkaian kegiatan apel ini kemudian ditutup dengan agenda peninjauan stan kesiapan operasional tim satuan tugas gabungan. (*Red)