MK Tolak Gugatan UU IKN, Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Hingga Keppres Terbit

Faktakalbar.id, NASIONAL – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Putusan ini menegaskan bahwa secara hukum, kedudukan ibu kota Indonesia masih berada di Jakarta karena belum diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta, Selasa (12/5). “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan. Keppres Sebagai Syarat Konstitusional Baca Juga:  Cetak Generasi Indonesia Emas 2045, Gebyar Hardiknas 2026 di Singkawang Resmi Dibuka Gugatan ini sebelumnya mempersoalkan Pasal 39 dan Pasal 41 UU IKN yang mengatur bahwa pemindahan ibu kota negara baru resmi terjadi setelah adanya keputusan presiden. Pemohon menilai mekanisme tersebut memicu ketidakpastian hukum terkait status Jakarta dan IKN. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menegaskan bahwa status Jakarta sebagai ibu kota tetap sah dan berlaku selama Keppres pemindahan belum ditetapkan oleh Presiden. “Selama keputusan Presiden berkenaan dengan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara belum ditetapkan, Ibu Kota Negara masih tetap berkedudukan di Jakarta,” tegas Guntur. Status Legal vs Efektivitas Konstitusional MK menjelaskan bahwa secara hukum dan politik, IKN memang sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara yang baru melalui undang-undang. Kendati demikian, perpindahan tersebut belum berlaku secara efektif secara konstitusional. “Artinya, secara legal dan politik, Ibu Kota Nusantara telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara. Namun, proses pemindahan masih menunggu keputusan Presiden,” lanjut Guntur. Selain itu, MK menampik adanya kekosongan hukum pasca-terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2024 yang mengubah status DKI Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). MK menilai UU DKJ baru akan berlaku efektif setelah penetapan pemindahan ibu kota ke IKN dilakukan oleh Presiden melalui mekanisme Keppres. “Berlakunya waktu pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara tergantung pada penetapan dan pemberlakuan keputusan Presiden dimaksud,” pungkas Guntur. Baca Juga:  Puncak Peringatan Hardiknas 2026 di Singkawang Fokus Tekan Angka Putus Sekolah