Monopoli Listrik tapi "Boncos"? Utang PLN Tembus Rp711 Triliun, Laba Malah Anjlok

Faktakalbar.id, JAKARTA – Kinerja keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN tengah menjadi sorotan tajam. Sebagai perusahaan pelat merah yang memegang hak tunggal (monopoli) bisnis kelistrikan di Indonesia, PLN justru mencatatkan rapor keuangan yang dinilai sulit diterima akal sehat: utang semakin menggemuk, sementara keuntungan justru merosot tajam. Baca Juga:  Perkuat Sinergi dan Transparansi, PLN Indonesia Power UBP Sungai Batu Gelar Media Gathering Bersama Jurnalis Sanggau Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi , menyebut kondisi ini sebagai anomali. Ia mempertanyakan bagaimana perusahaan dengan hak monopoli bisa mengalami penurunan laba di saat beban utangnya meroket. “Sulit diterima akal sehat, perusahaan yang diberikan hak monopoli bisnis namun keuangannya malah babak belur. Utang naik sementara cuan atau untungnya anjlok,” ujar Uchok dalam keterangannya. Utang Naik Rp156 Miliar Sehari Berdasarkan data yang dipaparkan CBA, total utang PLN pada tahun 2024 telah menembus angka psikologis Rp711,2 triliun. Angka ini melonjak signifikan sebesar Rp56,2 triliun dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp655 triliun. Uchok merincikan, jika dibedah, kenaikan utang PLN setara dengan Rp4,7 triliun per bulan. Bahkan dalam hitungan harian, utang perseroan bertambah ratusan miliar rupiah. “Dibagi 30 hari, utangnya naik Rp156,7 miliar dalam sehari,” papar Uchok. Kenaikan beban utang ini terjadi di kedua sektor. Utang jangka pendek naik dari Rp143,1 triliun (2023) menjadi Rp172 triliun (2024). Sementara utang jangka panjang membengkak dari Rp511,8 triliun menjadi Rp539,1 triliun. Laba Tergerus Drastis Ironisnya, lonjakan utang tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan profitabilitas. Laba PLN justru dilaporkan terjun bebas. Baca Juga:   PLN Sanksi Kontraktor Nakal Pembuat Pondasi Tiang Listrik Campur Kelapa Pada tahun 2023, PLN mampu membukukan laba Rp22 triliun, namun pada 2024 angkanya turun menjadi Rp17,7 triliun. “Penurunannya mencapai Rp4,3 triliun,” ungkap Uchok. Ironi Pelayanan ke Rakyat Uchok juga menyoroti ketimpangan antara kinerja manajemen keuangan perusahaan dengan perlakuan PLN terhadap konsumen. Menurutnya, saat manajemen gagal menjaga stabilitas keuangan, rakyat kecil justru ditekan dengan aturan ketat. Konsumen yang terlambat membayar didenda, bahkan meteran token akan berbunyi nyaring jika saldo menipis. “Anjloknya laba PLN ini, menurut Uchok, berbanding terbalik dengan nasib rakyat Indonesia selaku konsumen listrik. Sehari saja rakyat lalai membayar listrik... dikenakan denda,” kritik Uchok. “Lebih parah lagi konsumen token listrik yang lupa mengisi akun listriknya, dipermalukan dengan bunyi alarm... Kalau tak segera isi, siap-siap listrik padam secara otomatis,” pungkasnya.