Mukerda MUI Kalbar Teguhkan Peran Ulama Jaga Ukhuwah, NKRI, hingga Kelestarian Alam

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat ( MUI Kalbar ) resmi menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Tahun 2025. Kegiatan strategis ini berlangsung selama dua hari, mulai 29 hingga 30 November. Mengusung tema besar “Meneguhkan Peran Ulama dalam Memelihara Keharmonisan Umat dan Kelestarian Lingkungan”, seremonial pembukaan Mukerda MUI Kalbar dilaksanakan di Pendopo Gubernur Kalbar, Sabtu (29/11/2025). Baca Juga: Bencana Sebagai Ayat dan Cermin Bangsa Isu lingkungan menjadi sorotan utama dalam pertemuan ini. Ketua Panitia Mukerda, Dr. Zulkifli, dalam laporannya memaparkan data yang cukup memprihatinkan. Ia menyebutkan bahwa tutupan hutan Kalbar menyusut drastis dari 13 juta hektare pada tahun 2000 menjadi hanya tersisa sekitar 4,9 juta hektare pada tahun 2020. “Deforestasi yang terus terjadi telah menggerus hutan tropis Kalbar. Ini bukan sekadar bencana alam, tetapi bencana ekologis yang berdampak pada perubahan iklim dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Zulkifli. Zulkifli menegaskan bahwa MUI Kalbar memandang perlu adanya perspektif ulama dalam upaya penyelamatan lingkungan atau ekoteologi. Baca Juga: PWNU Kalbar Gelar Ceramah Kebangsaan bersama Gus Muwafiq: Merajut Kebersamaan dan Moderasi Beragama di Tanah Borneo Empat Fungsi Utama Ulama Sementara itu, Ketua Umum MUI Kalbar, Dr. KH. Basri Har, dalam sambutannya kembali menegaskan empat fungsi utama MUI, yakni sebagai pelayan umat ( khadimul ummah ), pelindung umat ( himayatul ummah ), penguat pemberdayaan umat, dan mitra pemerintah ( shodiqul hukumah ). “Ulama dan umara adalah dua kelompok yang jika harmonis, maka baiklah manusia. Namun jika keduanya tidak cocok, maka itu awal kerusakan,” tegas KH. Basri Har. Dalam kesempatan tersebut, KH. Basri Har juga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan kantor sekretariat yang representatif. Ia berharap Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi hal tersebut agar kinerja organisasi lebih optimal. “Semoga Allah membukakan hati pemerintah daerah untuk bisa menyiapkan kantor pada masa yang akan datang, agar monitoring dan evaluasi kinerja organisasi bisa lebih maksimal,” ungkapnya. Respon Pemerintah dan MUI Pusat Gubernur Kalbar, Ria Norsan, yang diwakili oleh Asisten III Administrasi dan Umum, Drs. H. Alfian Salam, menyambut baik aspirasi tersebut. Ia menyatakan Pemprov akan segera menginventarisir aset daerah yang bisa dimanfaatkan oleh MUI. “Terkait fasilitas kantor, Pak Gubernur tetap membuka ruang komunikasi. Kami sedang menginventarisir, termasuk rencana pemanfaatan gedung PKBI yang tanahnya milik Pemprov. Ini perlu dikomunikasikan lebih intens secara teknis,” jelas Alfian. Ketua Bidang Ukhuwah MUI Pusat, Dr. H. Muhammad Zaitun Rasmin, yang turut hadir menekankan bahwa kekuatan utama MUI terletak pada komunikasi yang elegan untuk menjembatani program-program keumatan. “MUI mungkin tidak punya uang di kas, tapi uang MUI ada di mana-mana, tinggal bagaimana mengambilnya melalui komunikasi. Kami di pusat siap menjembatani MUI Kalbar dengan kementerian terkait, terutama untuk program lingkungan hidup,” ujar Zaitun Rasmin. Deklarasi MUI Kalbar Acara pembukaan ditandai dengan pemukulan gong dan pembacaan Deklarasi MUI Kalbar yang dipimpin oleh Dr. Lukman Hakim. Deklarasi ini memuat empat komitmen utama: Menjaga ukhuwah Islamiyah: Memperkuat persaudaraan dan harmoni umat Islam di Kalimantan Barat. Menjaga ukhuwah wathaniyah: Mengutamakan persatuan dan keutuhan masyarakat dalam bingkai NKRI. Menjaga ukhuwah basyariyah: Menghormati martabat setiap manusia dan memperkuat toleransi. Menjaga lingkungan: Mendorong perilaku bertanggung jawab dan menjaga kelestarian alam sebagai amanah Allah SWT. Baca Juga: Milad Pertama Majelis Ashabul Maimanah, Edi Kamtono: Energi Positif Pembangunan Kota Pontianak (*Red)