faktakalbar

Musorkab KONI Kubu Raya Diwarnai Kericuhan, Ditunda Akibat Surat Mendadak KONI Kalbar

Penulis: Redaksi Monday, 02 February 2026 📖 3 menit
Musorkab KONI Kubu Raya Diwarnai Kericuhan, Ditunda Akibat Surat Mendadak KONI Kalbar
Faktakalbar.id, KUBU RAYA – Pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) V Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kubu Raya yang digelar pada Minggu (1/2/2026) diwarnai ketegangan. Acara yang berlangsung di Hotel Alimoer tersebut sempat ricuh akibat desakan penundaan kegiatan dari sekelompok orang yang mengatasnamakan peserta. Baca Juga: Musorkab 2025: KONI Sintang Lakukan Konsolidasi Demi Prestasi Olahraga Daerah Kericuhan bermula saat terjadi perdebatan alot di lobi hotel antara Ketua dan Sekretaris KONI Kubu Raya dengan peserta bernama Doni, yang diketahui sebagai pelatih IPSI Kubu Raya. Doni mendesak agar Musorkab KONI Kubu Raya ditunda dengan dasar adanya surat resmi dari KONI Kalimantan Barat (Kalbar) . Padahal, pantauan di lapangan menunjukkan hampir 90 persen peserta yang terdiri dari Ketua Pengurus Kabupaten (Pengkab) cabang olahraga serta tamu undangan telah hadir dan memasuki ruang sidang. Isi Surat Penundaan KONI Kalbar Dasar desakan penundaan tersebut adalah surat KONI Kalbar dengan Nomor: 50/UMM/1/2026 tertanggal 31 Januari 2026. Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Umum KONI Kalbar, H. Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga, menyebutkan adanya laporan pengaduan dari Bakal Calon Ketua Umum terkait dugaan pelanggaran prosedur. Dalam surat tersebut, KONI Kalbar menilai telah ditemukan kesalahan dalam penjaringan dan penyaringan Calon Ketua Umum sesuai AD/ART KONI Pasal 34 (f). Baca Juga: Musorkab KONI Sambas Sukses Digelar, Dedi Suhendi Terpilih Aklamasi Poin utama pelanggaran yang disebutkan adalah tidak dilaksanakannya Rapat Kerja (Raker) KONI Kabupaten Kubu Raya sebagai landasan persyaratan tim penjaringan, serta adanya potensi kegaduhan. Atas dasar itu, KONI Kalbar meminta agar pelaksanaan Musorkab KONI Kubu Raya ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan proses penjaringan diulang kembali. Kekecewaan Panitia Pelaksana Ketua Panitia Pelaksana (OC), Robby, meluapkan kekecewaannya atas insiden ini. Ia menyayangkan surat penundaan tersebut baru diterima dalam waktu yang sangat mepet dengan pelaksanaan acara. “Kami sangat kecewa KONI Kalbar mengeluarkan surat tersebut hanya kurang dari 8 jam menjelang pelaksanaan musorkab,” kata Robby. Menurut Robby, kejanggalan juga terjadi pada proses pengiriman surat. Surat tersebut diantar sekitar pukul 23.00 WIB pada malam sebelum acara oleh seorang kurir bernama Tusiran, yang bukan pengurus KONI Kalbar, melainkan Ketua PBVSI Kubu Raya terpilih yang juga tim sukses salah satu bakal calon. “Artinya KONI Kalbar sudah mengetahui dengan jelas. Dan tidak ada menyampaikan jika ada pelanggaran. Namun kenapa tiba-tiba keluar surat minta penundaan di tanggal 31 Januari malam. Anehnya lagi, surat tersebut diantar oleh kurir yang bukan pengurus KONI Kalbar sekitar jam 11 malam,” ungkapnya. Dampak Penundaan pada Porprov Robby menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah melakukan koordinasi dengan KONI Kalbar sejak tahun 2025, baik dengan kepengurusan lama maupun baru. Ia menilai jika ada pelanggaran, seharusnya KONI Kalbar melakukan klarifikasi terlebih dahulu, bukan langsung meminta penundaan sepihak. Penundaan ini dinilai sangat merugikan, terutama terkait persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang rencananya digelar September 2026. Baca Juga: KONI Pontianak Salurkan Dana Pembinaan untuk 42 Cabor, Perkuat Prestasi Atlet Jelang Porprov 2026 Terlebih, biaya pelaksanaan Musorkab ini menggunakan dana talangan pribadi Ketua KONI Kubu Raya karena dana hibah APBD 2026 belum cair. “Tentu penundaan ini sangat berpengaruh besar karena waktu kita sangat sedikit untuk mempersiapkan Porprov. Pertengahan bulan ini sudah memasuki puasa, bulan depan lebaran. Makanya kami mempercepat musorkab agar kepengurusan KONI yang baru sudah bisa eksukusi 5 tahapan persiapan Porprov yang sudah disusun,” jelas Robby. Meskipun merasa dirugikan dan telah bekerja maksimal sejak November 2025, pihak panitia mengaku pasrah dengan kondisi yang terjadi. “Ya mau gimana lagi itu keputusan dari teman-teman. Kami pasrah saja lah dengan keputusan yang ada,” ucapnya. (*Red)

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.

Jaringan Informasi Nusantara

Menghubungkan fakta dari setiap sudut Indonesia, memberikan suara bagi daerah untuk literasi positif yang membangun bangsa.

28 Provinsi Tercover
500+ Kontributor Daerah
FAKTA NASIONAL NETWORK