Lantik Lima Pejabat Eselon Dua, Edi Harap Kualitas Pelayanan Publik Meningkat

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Wali Kota Pontianak , Edi Rusdi Kamtono , resmi melantik lima pejabat tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak pada Selasa (10/2/2026). Baca Juga:   Fokus RKPD 2027, Edi Rusdi Kamtono Prioritaskan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Infrastruktur Pelantikan yang berlangsung di Aula SSA Kantor Wali Kota ini merupakan hasil dari proses seleksi terbuka ( open bidding ) yang telah dilaksanakan sejak tiga bulan lalu. Adapun pejabat yang dilantik adalah: Elsa Risfadona: Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik. Mahardika Sari: Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). M. Akif: Kepala Dinas Sosial (Dinsos). Irwan Prayitno: Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Syamsul Akbar: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Dalam arahannya, Edi menekankan bahwa pengisian jabatan ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian visi-misi RPJMD Kota Pontianak. Ia meminta para pejabat baru segera beradaptasi dan melahirkan inovasi untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin berat. Kepada Kepala Dinas Sosial yang baru, Wali Kota menginstruksikan perbaikan data masyarakat miskin serta penanganan masalah sosial seperti gelandangan dan pengemis (gepeng) secara responsif. Sementara untuk BKAD, Edi menitikberatkan pada penguatan administrasi dan pengelolaan aset daerah agar lebih produktif. Baca Juga:   Indeks Capai 4,83, Layanan Publik Digital Pontianak Dinilai Hampir Sempurna Sektor informasi dan komunikasi juga menjadi perhatian khusus. Edi meminta Diskominfo untuk lebih cerdas dalam memanfaatkan teknologi dan memantau isu secara real-time . “Kalau ada persoalan di lapangan, seharusnya cepat terdeteksi dan segera dikomunikasikan,” tegas Edi. Menanggapi arahan tersebut, Kepala Diskominfo yang baru dilantik, Syamsul Akbar, menyatakan kesiapannya untuk merangkul rekan-rekan media sebagai mitra strategis pemerintah. Ia juga merencanakan pembuatan regulasi terkait standar manajemen isu dan tata kelola media sosial di seluruh perangkat daerah. “Kami berharap admin-admin media sosial di perangkat daerah dapat berkolaborasi dan memiliki strategi yang sama dalam menyampaikan rencana kegiatan serta kebijakan Wali Kota kepada masyarakat,” pungkas Syamsul. (FR)