Pemerintah Genjot Mandatori Bensin Etanol E10, Industri Siap Dukung Asal Ada Insentif

Faktakalbar.id, NASIONAL – Pemerintah Indonesia akan mewajibkan campuran 10% etanol nabati pada bensin (E10) secara nasional dalam tiga tahun ke depan. Kebijakan ini disebut sebagai langkah strategis untuk mencapai kemandirian energi, mengurangi impor bahan bakar, dan menyediakan BBM yang lebih ramah lingkungan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia , mengonfirmasi bahwa rencana mandatori E10 telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. "Ke depan kita akan mendorong untuk ada E10. Tujuannya agar kita tidak impor banyak, dan juga untuk membuat minyak yang bersih," kata Bahlil, Selasa (08/10). Baca Juga:  Heboh Isu Pertalite Campur Etanol, Pertamina Beri Penjelasan Tegas Saat ini, campuran etanol baru diterapkan secara terbatas pada produk Pertamax Green 95 dengan kadar 5% (E5) dan masih bersifat opsional . Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku E10, pemerintah telah merancang Proyek Strategis Nasional (PSN) perkebunan tebu di Merauke dan memetakan lokasi untuk tanaman singkong. Menanggapi rencana ini, kalangan industri menyatakan kesiapannya. Ketua Umum Asosiasi Produsen Spiritus dan Ethanol Indonesia (APSENDO), Izmirta Rachman, mengatakan 13 pabrik etanol yang ada saat ini siap mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya, kapasitas produksi etanol nasional yang ada saat ini bisa ditingkatkan untuk memenuhi target awal. Namun, ia menekankan ada tiga syarat agar industri bisa berpartisipasi penuh. "Pertama, harga etanol harus kompetitif dan perlu ada insentif. Kedua, ketersediaan bahan baku (molase) harus diprioritaskan untuk dalam negeri. Dan ketiga, percepatan perluasan area tanam," jelas Izmirta. Tanpa insentif, harga jual bensin E10 berpotensi lebih mahal karena harga etanol saat ini lebih tinggi dari bahan bakar dasar ( base fuel ). Baca Juga:  Bahlil: SPBU Swasta Sepakat Beli Bahan Bakar Dasar dari Pertamina, Atasi Kelangkaan Stok (*Mira)