Pemerintah Kebut Penanganan Pascabencana di Sumatera, Siapkan 36.000 Hunian Tetap

Faktakalbar.id, NASIONAL - Pemerintah pusat secara resmi menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan pascabencana di Sumatera, dengan prioritas utama di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah percepatan ini dilakukan melalui penguatan koordinasi taktis lintas kementerian, lembaga, serta jajaran pemerintah daerah. Baca Juga: Kepala BNPB Pastikan Korban Bencana Tempati Huntara di Gayo Lues Sebelum Lebaran Komitmen tersebut disampaikan secara langsung dalam konferensi pers bersama antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari. Keterangan pers ini digelar di Situation Room Bina Graha pada Rabu (25/3/2026) pukul 10.00 WIB. Dalam laporannya, Kepala BNPB Suharyanto memaparkan bahwa tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak di Pulau Sumatera terus berjalan sesuai rencana awal. Fokus utama penanganan darurat saat ini meliputi percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, perbaikan infrastruktur dasar, serta pemulihan layanan pendidikan, kesehatan, dan perputaran ekonomi warga. Suharyanto memastikan distribusi bantuan logistik, dukungan operasional lapangan, distribusi dana tunggu hunian, hingga pendampingan teknis kepada pemerintah daerah terus dieksekusi secara masif. Target paling krusial pemerintah adalah penyediaan tempat tinggal permanen yang layak dan tangguh bencana. “Pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) akan membangun sebanyak 36.000 hunian tetap bagi korban terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dalam prosesnya masyarakat terdampak bencana akan diberikan berbagai pilihan, apabila masyarakat ingin mendapatkan rumah yang lebih baik dan terpusat maka silahkan masyarakat bisa mendaftar ke pemerintah kabupaten/kota dan nanti pemerintah kabupaten/kota akan menyalurkannya, sementara jika masyarakat ingin tetap berada di kampungnya dan memiliki tanah milik sendiri yang aman dari bencana maka akan dibangun oleh BNPB dan apabila ingin membangun rumahnya sendiri juga boleh, kami akan terus mendampingi dan memberikan petunjuk teknis agar masyarakat juga aman,” ujar Suharyanto. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta jajaran pemerintah daerah untuk berperan aktif mengawal penanganan pascabencana di Sumatera. Tito menegaskan bahwa seluruh program pemulihan harus berjalan linier dengan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah disepakati bersama pemerintah pusat sebagai acuan dasar tata ruang. Baca Juga: Warga Huntara Aceh Utara Tuntut Pemulihan Ekonomi, BNPB Ajukan Anggaran Rp27 Triliun yang Masih Dibahas Pusat Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian penuh terhadap progres pemulihan ini. Pemerintah menjamin seluruh alur rehabilitasi dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pembangunan infrastruktur baru pascabencana ini juga diwajibkan memenuhi standar keamanan teknis untuk mewujudkan ketangguhan lingkungan di masa mendatang. (*Red)