Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla Jelang Musim Kemarau 2025

Faktakalbar.id, NASIONAL - Pemerintah pusat semakin serius dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Provinsi Riau dan beberapa wilayah lain yang rawan bencana saat musim kemarau tiba. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi dan strategi antarlembaga berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Kepmenkopolkam Nomor 29 Tahun 2025. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ), Letjen TNI Dr. Suharyanto, menyampaikan bahwa BNPB akan menjalankan empat tugas utama dalam penanggulangan karhutla. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang digelar di kediaman Gubernur Riau pada Senin (28/4). “BNPB bertugas mendampingi penanganan karhutla, memimpin pengerahan sumber daya, bekerja sama meningkatkan sosial ekonomi masyarakat, dan mendukung Kementerian LHK menyelesaikan persoalan tumpang tindih peraturan,” jelas Suharyanto. Baca Juga: BNPB Kick Off Forum Satu Data Bencana di Sumatera Barat, Jadi Pilot Project Nasional Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan tugas Desk Karhutla serta koordinasi lintas sektor. “Tahun ini 2025 pemerintah pusat sangat serius. Melalui Kemenko Polhukam sudah dibentuk desk penanganan kebakaran hutan dan lahan,” tambah Suharyanto. Apel Kesiapsiagaan Nasional Digelar di Riau Sebagai langkah awal menghadapi musim kemarau, pemerintah akan menggelar Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional di Kota Pekanbaru pada Selasa (29/4). Kegiatan ini akan melibatkan 28 unsur kementerian/lembaga (K/L) serta unsur Forkopimda dari daerah rawan bencana. Apel ini bertujuan untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia, peralatan, dan teknologi dalam menghadapi potensi karhutla di awal musim kemarau yang diprediksi dimulai pada akhir April hingga awal Mei 2025. Baca Juga: BNPB dan EMERCOM Rusia Jajaki Kerja Sama Penanggulangan Bencana Riau Masih Menjadi Wilayah Prioritas Provinsi Riau termasuk daerah prioritas dalam penanganan karhutla bersama beberapa provinsi lain seperti Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Data BNPB menunjukkan bahwa sepanjang 2014–2025, Riau mengalami 374 kejadian karhutla, atau sekitar 41,75% dari seluruh bencana yang terjadi di wilayah tersebut. Meski jumlah kejadian karhutla menurun dalam tiga tahun terakhir dari 176 kasus pada 2023 menjadi 10 di 2024 dan 11 di 2025 pemerintah tetap mengingatkan untuk tidak lengah. “Jangan sampai lengah atau terlena. Kalau kita lihat datanya memang ini menurun drastis. Tapi ingat, musim kemarau di depan mata. Saya minta kita tetap selalu waspada,” tegas Suharyanto. Daerah dengan kasus karhutla tertinggi di Riau antara lain Kabupaten Kampar (39 kejadian), Indragiri Hilir (28), Indragiri Hulu (26), Kepulauan Meranti (15), dan Bengkalis (13). Operasi Modifikasi Cuaca dan Bantuan Peralatan BNPB juga akan melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) mulai 1 Mei 2025. Tujuannya untuk membasahi lahan gambut dan mengisi embung agar siap menghadapi kekeringan. Selain itu, BNPB akan memberikan bantuan logistik dan peralatan seperti motor khusus karhutla, pompa, genset, alat pelindung diri, tenda, makanan siap saji, dan kebutuhan darurat lainnya. “Per tanggal 1 Mei 2025 akan kita laksanakan operasi modifikasi cuaca,” jelas Suharyanto. Seluruh perlengkapan tersebut akan ditampilkan dalam Apel Gelar Pasukan sebagai bentuk kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi bencana karhutla. Baca Juga: Kerjasama Penanggulangan Bencana BNPB – AFAD Turkiye