Pemerintah Pusat dan Daerah Siap Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau

Faktakalbar.id, NASIONAL - Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Riau. Dalam rapat koordinasi yang digelar secara hybrid di Graha BNPB , Jakarta, Rabu (16/4), dibahas strategi penanganan Karhutla secara terpadu menjelang musim kemarau. Riau menjadi prioritas dalam penanganan Karhutla karena wilayah ini telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla. Dengan status ini, pemerintah pusat dapat lebih mudah memberikan dukungan berupa personel, peralatan, hingga pendanaan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, yang memimpin rapat menyampaikan bahwa prediksi musim kemarau menjadi perhatian serius pemerintah. Baca Juga: Banjir dan Longsor Masih Landa Sejumlah Wilayah, Ratusan Warga Terdampak “Puncak musim kemarau diprediksi mulai bulan Juni, saat ini kita sudah betul mengadakan rapat koordinasi dan akan menggelar apel kesiapsiagaan pada akhir April nanti,” ujarnya. Suharyanto juga menjelaskan bahwa apel kesiapsiagaan bertujuan mengecek kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi Karhutla. Salah satu strategi utama adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang akan difokuskan untuk mengisi embung dan membasahi lahan gambut yang rawan terbakar. “Pertumbuhan awan hujan di Provinsi Riau masih ada pada April, sehingga OMC masih dapat dilakukan. Gubernur Riau sudah bersurat, saya sudah perintahkan untuk melaksanakan OMC,” katanya. Ia menambahkan, OMC terbukti efektif dalam penanganan bencana, seperti yang dilakukan saat banjir di Jabodetabek awal Maret lalu. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan BNPB dalam OMC dilakukan selama 24 jam. Baca Juga: Banjir dan Longsor Masih Landa Sejumlah Wilayah, Ratusan Warga Terdampak “Pemerintah daerah melaksanakan OMC pada siang hari, BNPB memberikan penguatan pada malam hari sesuai dengan kebutuhan saat itu,” jelas Suharyanto. Sebagai langkah konkret, akan disiagakan satu helikopter patroli dan tiga helikopter water bombing yang akan beroperasi di wilayah Riau. Rapat koordinasi ini juga dihadiri perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kejaksaan Agung, Pemerintah Provinsi Riau, serta pejabat tinggi BNPB.