Pemerintah Pusat Tambah Kuota Rumah Rakyat Kalbar, Warga Bisa Nikmati Hunian Layak?

Faktakalbar.id, PONTIANAK - Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ( PKP) secara resmi menaikkan kuota rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) secara drastis menjadi 22.000 unit pada tahun 2026. Kebijakan strategis ini diumumkan secara langsung dalam rapat di Kantor Gubernur Kalbar pada Rabu (4/3/2026). Baca Juga: Wali Kota Pontianak Dukung REI Kalbar dalam Penyediaan Rumah Rakyat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan pembangunan rumah rakyat tidak hanya bertujuan menyediakan hunian layak, tetapi juga diproyeksikan untuk menggerakkan roda ekonomi lokal. Pembangunan satu unit rumah subsidi melibatkan banyak pihak, mulai dari tukang, toko bangunan, sopir angkutan material, hingga sektor jasa dan perbankan. “Tadi Pak Sekda minta 20.000 rumah subsidi, saya tambahkan jadi 22.000. Perumahan ini efeknya besar sekali bagi ekonomi daerah,” ujar Maruarar dalam keterangan tertulis usai memimpin kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (4/3/2026). Tak hanya penambahan kuota rumah subsidi, pemerintah pusat juga meningkatkan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kalbar secara signifikan. Jika pada tahun 2025 jumlah rumah yang dibedah sebanyak 3.096 unit, pada tahun ini angkanya melonjak menjadi 13.800 unit. “Kenaikan ini luar biasa. Pemerintah daerah harus siapkan data yang akurat dan prosesnya dipercepat,” ucap Maruarar merespons penambahan alokasi tersebut. Ia secara tegas meminta pemerintah daerah agar segera menyerahkan data usulan BSPS yang berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut harus sudah diverifikasi dan diinput ke dalam Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru) dalam waktu maksimal satu minggu ke depan. Dari total sekitar Rp5 triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan secara nasional, diketahui bahwa sekitar 55 persen di antaranya disalurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). “Kita harus bisa lebih cepat dan mudah dibanding rentenir. Bunganya sudah rendah, tinggal percepat pelayanannya,” ujar Maruarar menegaskan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, menyatakan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh percepatan program rumah subsidi dan BSPS, termasuk dalam penyediaan data dan percepatan perizinan. Baca Juga: Menteri PKP Pangkas Bunga KUR Perumahan di Singkawang Jadi 6 Persen Ia mengakui bahwa tanpa dukungan pusat, kemampuan APBD provinsi hanya mampu menangani sekitar 106 unit rumah. “Pemprov Kalbar berkomitmen memastikan program ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat,” jelas Harisson. Dengan tambahan kuota rumah subsidi hingga 22.000 unit dan peningkatan program BSPS menjadi 13.800 unit, Kalbar kini menjadi salah satu daerah dengan lonjakan bantuan perumahan yang paling signifikan pada tahun ini. “Program ini diharapkan tak hanya memperluas akses hunian layak, tetapi juga memperkuat daya beli dan menggerakkan ekonomi rakyat di daerah,” tutup Harisson. (*Red)