Pemkab Dinilai Lalai, DPRD Sambas Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan Honorer

Faktakalbar.id, SAMBAS – Jumat (22/08/2025). Ketua Komisi IV DPRD Sambas dari Fraksi PDIP, Mardani, menilai persoalan tenaga honorer di Kabupaten Sambas tidak bisa lagi dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi konkret dari pemerintah. Baca Juga:   Pemkab Sambas Dinilai Abai Soal Nasib Tenaga Honorer Pendidikan Hal tersebut disampaikannya usai mendampingi Forum Tenaga Honorer Pendidikan Sambas dalam audiensi bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ). Menurut Mardani, pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme rekrutmen tenaga pendidik serta kebijakan honorarium. Ia menegaskan, tanpa perbaikan sistem, kualitas pendidikan di Sambas akan semakin merosot. “Formasi PPPK yang ada saat ini belum mampu menjawab kebutuhan riil di daerah. Jika dibiarkan, kekosongan guru akibat pensiun akan membuat proses belajar mengajar terganggu,” jelasnya. Kondisi ini mencerminkan lemahnya perhatian Pemkab Sambas dalam memperjuangkan kebutuhan pendidikan di daerah. Padahal, ribuan siswa sangat bergantung pada keberadaan guru honorer yang hingga kini masih berada dalam posisi rentan. Lebih jauh, Mardani meminta agar pemerintah memperhatikan aspek jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga honorer. “Dengan adanya pertemuan di Kemendikbud ini, kami berharap aspirasi honorer tidak sekadar dicatat, melainkan diwujudkan dalam kebijakan nyata demi masa depan pendidikan Sambas,” tandasnya. Baca Juga:   KMKS Desak Transparansi Investasi Rp6,6 Triliun di Sambas Desakan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan tenaga honorer bukan hanya tanggung jawab pusat, tetapi juga seharusnya menjadi prioritas Pemkab Sambas yang selama ini terkesan abai. (DNS)