Pemkot Pontianak Siap Berantas Premanisme!

Faktakalbar.id, PONTIANAK - Praktik premanisme di Kota Pontianak kini menghadapi perlawanan serius. Pemerintah Kota Pontianak bersama jajaran penegak hukum secara resmi meluncurkan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Premanisme. Peluncuran ini digelar di Hotel Mercure pada Selasa pagi (12/8/2025) sebagai respons atas keresahan warga. Satgas ini dibentuk untuk menyapu bersih berbagai praktik meresahkan, mulai dari pungutan liar (pungli), intimidasi, hingga aksi kriminal lainnya. Baca Juga: Pontianak Bentuk Satgas Pemberantasan Premanisme untuk Ciptakan Kota Kondusif Titik-titik strategis seperti pasar, terminal, pelabuhan, dan kawasan perdagangan akan menjadi fokus utama pengawasan. Peluncuran Satgas dipimpin langsung oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, yang hadir bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam rapat koordinasi tersebut, Wali Kota menunjukkan komitmennya yang tak tergoyahkan untuk memberantas premanisme hingga ke akarnya. “Kota ini harus aman, nyaman, dan humanis. Premanisme harus kita basmi bersama,” tegas Edi Rusdi Kamtono dengan mantap, yang disambut tepuk tangan dari para peserta. Kekuatan Satgas Pemberantasan Premanisme ini bersifat gabungan, melibatkan Polresta Pontianak, Kodim 1207, Satpol PP, Badan Kesbangpol, hingga seluruh pemerintah kecamatan. Mereka akan menerapkan strategi terpadu yang mencakup pemetaan wilayah rawan, patroli gabungan siang dan malam, serta operasi yustisi. Respons cepat terhadap laporan masyarakat juga menjadi prioritas. Untuk itu, pemerintah telah membuka beberapa saluran pelaporan, yakni melalui nomor darurat 110, posko Satgas di kantor Satpol PP, dan aplikasi LAPOR! milik Pemkot. Baca Juga: Polda Kalbar Ungkap 12 Kasus Kriminal dalam Operasi Anti-Premanisme Wali Kota menjelaskan bahwa pembentukan Satgas ini selaras dengan visi-misi Pemkot Pontianak 2025–2029, yaitu mewujudkan kota yang “maju, sejahtera, bernuansa lingkungan yang humanis.” Keamanan dan ketertiban, menurutnya, adalah fondasi utama bagi perputaran roda perekonomian, investasi, dan kehidupan sosial warga. Urgensi pembentukan Satgas ini didukung oleh data dan fakta di lapangan. Per 31 Juli 2025, jumlah penduduk tetap Pontianak tercatat sebanyak 690.400 jiwa. Namun, aktivitas harian membuat populasi di siang hari bisa melonjak dengan kedatangan lebih dari 300 ribu orang dari luar kota. Sebagai ibu kota provinsi, Pontianak merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, sekaligus jalur transit menuju Sarawak, Malaysia. Mobilitas tinggi dan masyarakat yang sangat heterogen ini, selain membuka peluang positif, juga membawa risiko gesekan sosial dan tindak premanisme. Data Polresta Pontianak menunjukkan adanya sejumlah kasus tawuran pada 2024, lengkap dengan temuan senjata tajam hingga senjata api. Baca Juga: Satbrimob Polda Kalbar Gencar Laksanakan Operasi Anti Premanisme di Titik Rawan Pontianak Di sisi lain, tercatat ada 440 organisasi masyarakat (ormas) yang terdaftar di kota ini. Wali Kota mengingatkan bahwa premanisme tidak selalu berbentuk kekerasan fisik. Ia memperluas definisinya hingga ke lingkungan birokrasi. “Di lingkungan kerja pun bisa muncul, termasuk ASN yang melayani dengan bahasa kasar. Ini juga harus kita benahi,” ujarnya. Satgas ini ditargetkan memberantas berbagai modus, mulai dari parkir liar yang memaksa, penarikan pungli di lapak UMKM, hingga praktik penagihan utang dengan gaya intimidasi. Baca Juga: Polri Ajak Masyarakat Aktif Laporkan Aksi Premanisme Lewat Call Center 110 dan WhatsApp Selain penindakan hukum, pemerintah juga akan fokus pada pembinaan karakter masyarakat. Menutup sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh elemen untuk bersatu padu mendukung gerakan ini. “Ini tugas kita bersama, untuk kota yang tenteram, aman, dan nyaman bagi semua,” pungkasnya. (GG)