Pemprov dan DPRD Kalbar Sepakati KUA-PPAS 2026, Infrastruktur dan Peningkatan PAD Jadi Prioritas Utama

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi ( Pemprov ) Kalimantan Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat secara resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk RAPBD Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota integritas dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Balairungsari, Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (14/8/2025). Baca Juga: Usulan Raperda APBD Kalbar 2024 Disetujui, SILPA TA 2023 Rp 399 Miliar Rapat tersebut juga mengagendakan pembahasan perubahan KUA-PPAS RAPBD Tahun 2025. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang hadir dalam rapat tersebut, menyatakan bahwa penandatanganan ini merupakan tahapan konstitusional yang krusial dalam siklus pembahasan anggaran daerah. “Hari ini penandatanganan kesepakatan KUA PPAS Tahun 2026, yang merupakan mekanisme pembahasan anggaran yang harus dipenuhi sesuai konstitusi negara,” ujar Krisantus. Fokus Pembangunan Infrastruktur dan PAD Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa ada dua fokus utama yang akan menjadi landasan anggaran pembangunan Kalbar 2026. Pertama adalah kelanjutan pembangunan infrastruktur strategis yang disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah. Prioritas akan diberikan pada jalur-jalur yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat. “Pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama kami, terutama di daerah yang jalur transportasinya menjadi urat nadi perekonomian. Prinsipnya, kita ingin seluruh jalur fungsional dalam lima tahun ini, bukan hanya sekadar diaspal sebagian,” jelasnya. Fokus kedua adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wagub menyoroti besarnya potensi daerah di sektor logam, pertambangan, dan perkebunan yang belum tergali maksimal. Untuk itu, ia mengajak DPRD berkolaborasi dalam menciptakan regulasi yang inovatif guna mendongkrak PAD. Baca Juga: Jalan Rusak Dibiarkan, Pemprov Kalbar Malah Kucurkan Rp1,5 Miliar Cuma untuk Desain Pendopo? Upaya ini dinilai penting untuk mendukung kemandirian fiskal dan keberlanjutan anggaran pembangunan Kalbar 2026. “Kami bersama DPRD berkolaborasi menciptakan ide, gagasan, dan terobosan untuk meningkatkan PAD. Banyak potensi belum tergali, dan ini memerlukan regulasi. Kami berharap dukungan penuh dari DPRD untuk menyusun aturan yang dapat mendorong optimalisasi pendapatan sesuai potensi daerah,” tutupnya. (*Red)