Pemprov Dukung Pelaksanaan Sekolah Politik Pemuda Katolik Kalbar, Wagub Dijadwalkan Buka Kegiatan

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Kursus Kepemimpinan Menengah (KKM) dan Sekolah Politik yang diinisiasi oleh Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Kalbar. Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan , dijadwalkan akan membuka langsung rangkaian kegiatan edukasi politik tersebut. Kepastian dukungan dan kehadiran itu disampaikan langsung oleh Krisantus saat menerima audiensi dari jajaran pengurus Pemuda Katolik Komda Kalbar di ruang kerjanya pada Rabu (15/4). Dalam pertemuan tersebut, Krisantus menilai program pendidikan politik semacam ini sangat strategis posisinya dalam proses mencetak generasi kepemimpinan daerah di masa mendatang. Baca Juga:  Krisantus Kurniawan Minta Pemkab Melawi Selektif Susun Program dan Awasi Operasional Perusahaan “Kami mendukung penuh kegiatan ini. Semoga melalui KKM dan Sekolah Politik ini lahir kader-kader Pemuda Katolik yang militan dan berintegritas, serta mampu mewujudkan demokrasi yang sehat di Kalimantan Barat,” tegas Krisantus. Rencananya, pelaksanaan KKM dan Sekolah Politik ini akan dilangsungkan selama tiga hari, mulai dari 17 hingga 19 April 2026. Kegiatan tersebut akan dipusatkan di Pusat Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Agung Pontianak dengan fokus materi pada penyiapan kader pemimpin yang visioner dan berintegritas. Ketua Pemuda Katolik Komda Kalbar, Hubertus V. Wake, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari siklus pembinaan internal yang wajib diikuti oleh kader di daerah untuk merespons situasi perpolitikan. “Kegiatan ini merupakan agenda wajib organisasi untuk mempersiapkan kader dalam menghadapi dinamika politik dan demokrasi ke depan,” ujar Wake saat memaparkan rencana kegiatan kepada pihak Pemprov. Saat melaksanakan audiensi teknis tersebut, Ketua Komda Kalbar turut didampingi oleh jajaran pengurus inti dan kepanitiaan, di antaranya Teofelus Boni, Srilinus Lino, Gregorius Riyatno, serta Antoni Riyanto selaku Ketua Panitia pelaksana. Pelaksanaan pendidikan politik ini diharapkan tidak sekadar mentransfer pengetahuan intelektual, melainkan juga menanamkan standar moral bagi calon-calon pemimpin muda yang akan terjun mengawal proses demokrasi di Kalimantan Barat. Baca Juga:  Krisantus Kurniawan Desak Pelabuhan Kijing Segera Dioperasikan: Kalbar Sudah Rugi Puluhan Tahun! (Mira)