Pemprov Kalbar Beli Kendaraan Dinas Puluhan Miliar, Sekretariat Daerah Jadi “Juaranya”

Faktakalbar.id, PONTIANAK – Di tengah gencarnya himbauan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat justru menganggarkan pembelian kendaraan dinas baru senilai puluhan miliar rupiah . Padahal, banyak kendaraan lama yang masih layak pakai. Berdasarkan pantauan Fakta Kalbar melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) di situs sirup.lkpp.go.id , Pemprov Kalbar menggelontorkan dana besar untuk pengadaan mobil dinas pejabat. Tak hanya untuk pembelian, anggaran pemeliharaannya juga mencapai miliaran rupiah. Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalbar menjadi “juara” dalam pengadaan kendaraan ini, dengan nilai total pembelian kendaraan mencapai di atas Rp15 miliar belum termasuk biaya pemeliharaan. Disusul oleh Sekretariat DPRD, Badan Penghubung Daerah, Inspektorat, dan Dinas Sosial. Baca Juga:   Janji Politik Terancam Gagal, Pokir DPRD Kalbar Dipangkas Miliaran Rupiah Yang patut disorot, Badan Penghubung Daerah menganggarkan pembelian mobil baru senilai lebih dari Rp3 miliar . Padahal, menurut Ardi (nama samaran) seorang narasumber instansi tersebut seharusnya sudah mendapat mobil bekas Gubernur Kalbar sebelumnya. "Padahal infonya mobil bekas gubernur lama sudah diserahkan ke Badan Penghubung di Jakarta, tapi kok mereka masih menganggarkan pengadaan mobil Rp3 miliar lebih?" ujar Ardi saat diwawancarai Jumat, (6/6). Kebijakan boros Pemprov Kalbar ini pun menuai kritik tajam dari masyarakat Kalimantan Barat. "Saya sedih lihat Pemprov beli mobil baru puluhan miliar, sementara rakyat banyak yang kesulitan ekonomi. Masa pejabat enak-enakan pakai mobil baru, sementara jalan di kampung masih banyak rusak parah," kata Andi, warga Pontianak Senin, (9/6) . "Ini namanya tidak peka. Presiden sudah minta efisiensi, malah diabaikan. Dana sebesar itu bisa dipakai untuk hal lain yang bermanfaat untuk rakyat," tambah Siti, seorang pedagang. Pemborosan ini jelas bertolak belakang dengan semangat penghematan yang digaungkan pemerintah pusat. Terlihat jelas, kenyamanan pejabat lebih diprioritaskan daripada kinerja untuk rakyat. (Dhn)